INIKEPRI.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pada Februari 2023 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat surplus sebesar Rp131,8 triliun, setara dengan 0,63 persen dari produk domestik bruto (PDB).
“APBN masih surplus secara total dengan keseimbangan primer yang juga surplus sebesar Rp182,2 triliun,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2023 di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
BACA JUGA :
Presiden: APBN 2023 Fokus Selesaikan Persoalan Nasional
Menkeu menjelaskan, surplus APBN berasal dari realisasi pendapatan negara yang jauh lebih besar, yakni Rp419,6 triliun dibanding capaian belanja negara yang senilai Rp287,8 triliun. Dengan kondisi APBN yang kuat akibat surplus tersebut, kas negara akan tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi.
Secara perinci, pendapatan negara tercatat tumbuh 38,7 persen dibanding periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) dari Rp156,7 triliun atau mencapai 17 persen dari alokasi Rp2.463 triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan yang tumbuh 30,1 persen (yoy) menjadi sebesar Rp333,2 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp86,4 triliun atau melonjak 86,6 persen (yoy).
Kuatnya pertumbuhan penerimaan perpajakan berasal dari realisasi penerimaan pajak yang melonjak 40,4 persen (yoy) menjadi Rp280 triliun, meski realisasi kepabeanan dan cukai menurun 6,1 persen (yoy) menjadi Rp53,3 triliun.
Sementara itu, Menkeu mengungkapkan realisasi belanja negara berhasil tumbuh 1,8 persen (yoy) dari sebesar Rp127,2 triliun menjadi senilai Rp287,8 triliun atau setara dengan 9,4 persen pagu anggaran yang senilai Rp3.061,2 triliun.
Belanja negara meliputi belanja pemerintah pusat yang tumbuh 6 persen (yoy) menjadi Rp182,6 triliun serta transfer ke daerah Rp105,2 triliun atau terkontraksi 4,8 persen (yoy).
Adapun belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi belanja kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp76,4 triliun atau turun 2,8 persen (yoy) serta belanja non k/l Rp106,2 triliun atau meningkat 13,4 persen (yoy).
BACA JUGA :
Penuntasan Kemiskinan Ekstrim & Stunting Jadi Fokus Arahan Gubernur Ansar di Musrenbang Lingga
Dengan demikian, Menkeu menyebutkan terdapat realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp182,2 triliun atau merupakan 30,5 persen dari target Rp598,2 triliun.
“Pembiayaan anggaran ini untuk menyikapi kondisi dari dunia dan tren kenaikan suku bunga yang harus kami antisipasi,” ungkap Menkeu.
Di hari yang sama, Menkeu menghadiri peluncuran sinkronisasi Renja-RKA yang diikuti virtual. Pada kesempatan ini Menkeu menyatakan bahwa sinkronisasi perencanaan dan penganggaran meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam mencapai tujuan pembangunan nasional sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal.
“Tentu kita semua berharap dengan dibangunnya aplikasi seharusnya bisa mengurangi waktu dan memberikan kemudahan bagi pengguna anggaran untuk merencanakan kemudian mendapatkan anggaran serta mempertanggungjawabkan anggaran tersebut,” kata Menkeu.
Menkeu Sri Mulyani menuturkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi terintegrasi dan menyederhanakan proses repetitif sehingga terjadi reformasi birokrasi untuk percepatan dan efektivitas pembangunan nasional. “Diluncurkan sinkronisasi dari 13 proses ke delapan proses,” ujarnya.
Melalui sinkronisasi tersebut, penggunaan APBN sebagai sumber daya yang terbatas dapat benar-benar dialokasikan seefektif mungkin dalam mencapai prioritas pembangunan nasional.
“Tantangan bagi sebuah negara adalah bagaimana anggaran itu digunakan sebaik-baiknya setepat-tepatnya untuk bisa mencapai tujuan nasional,” tuturnya. (RBP)
