KKP Tertibkan 8 Kapal Ikan yang Melanggar Ketentuan

- Publisher

Jumat, 21 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan 8 (delapan) kapal ikan dengan izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil. KKP sedang menggencarkan penertiban kapal perikanan yang beroperasi tak sesuai dengan jalur penangkapan nya. Foto: KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan 8 (delapan) kapal ikan dengan izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil. KKP sedang menggencarkan penertiban kapal perikanan yang beroperasi tak sesuai dengan jalur penangkapan nya. Foto: KKP

INIKEPRI.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menertibkan 8 (delapan) kapal ikan dengan izin daerah yang beroperasi di atas 12 mil. KKP sedang menggencarkan penertiban kapal perikanan yang beroperasi tak sesuai dengan jalur penangkapannya.

“Kapal-kapal tersebut menangkap ikan di luar zona penangkapan kapal izin daerah atau di atas 12 mil. Hal ini termasuk tindakan yang melanggar PP 5/2021, sehingga kami hentikan kapal-kapal ini dan perintahkan kembali ke pelabuhan keberangkatannya”, ucap Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han, dalam siaran persnya, Kamis (20/7/2023).

BACA JUGA :

KKP Segel 2 Unit Usaha Tambak Udang di Batam

Adin menyampaikan bahwa aksi penghentian, pemeriksaan dan penahanan (henrikhan) dilakukan pada saat operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan PAUS 01 dan HIU 08 di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 718 Laut Arafura (Barat Saumlaki) dan WPP-NRI 571 Selat Malaka.

BACA JUGA:  KKP Bersama Pelaku Usaha Perikanan Tingkatkan Hasil PNBP

Kedelapan kapal yang ditertibkan tersebut antara lain KM. M 75 (28 GT), KM. CAA 03 (30 GT), KM. C AL J 04 (29 GT), KM. SRB 36 (30 GT), KM. PM (30 GT), KM. SR (28 GT), KM. SW 88 (27 GT), KM. SM (30 GT).

BACA JUGA :

KKP Tangkap Kapal Illegal Fishing Berbendera Malaysia

Adin menjabarkan bahwa dalam PP 5/2021, telah diatur bahwa kapal dengan perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan di bawah kewenangan Pemerintah Daerah yaitu kapal berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil laut di wilayah administrasinya.

BACA JUGA:  Demi Jaga Netralitas Jelang Pilkada, ini Perintah Kapolri

Di samping itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono melalui Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan juga telah memberikan kemudahan migrasi perizinan apabila akan beroperasi di atas 12 mil.

“Sudah ada kebijakan migrasi perizinan. Kalau ingin menangkap di atas 12 mil laut, harus bermigrasi dari izin daerah menjadi izin pusat sesuai aturan yang berlaku, supaya tidak dianggap melakukan illegal fishing”, imbuh Adin.

BACA JUGA:  Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp30 M Digagalkan KKP di Batam

Lebih lanjut, Adin menyatakan bahwa 8 (delapan) kapal tersebut akan dilakukan penahanan dokumen dan diperintahkan menuju Pangkalan PSDKP Tual dan Stasiun PSDKP Belawan untuk menjalani proses lebih lanjut (adhoc).

Selain melakukan operasi penertiban terhadap kapal-kapal ikan Indonesia yang beroperasi tidak sesuai jalur penangkapannya, KKP juga telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kapal penangkap ikan dengan perizinan berusaha yang diterbitkannya beroperasi seusai dengan ketentuan pada PP 5/2021 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan tata kelola perikanan tangkap nasional dan persiapan pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur. (DI)

Berita Terkait

Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?
CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi
Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya
Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Dibuka pada 2027, Akademisi Sebut Kemunduran Pendidikan
Pajak Pembalut Digugat ke MK, Perempuan Soroti Beban Ekonomi dan Keadilan
Mudah dan Praktis! Perpanjang STNK Tahunan Kini Bisa Lewat HP, Simak Syarat dan Langkahnya
KABAR BAIK! Pendaftaran CPNS 2026 Direncanakan Dibuka November, Siapkan KK hingga Ijazah
Polri Keluarkan Aturan Tegas! Personel Dilarang Nge-Vape, Berlaku di Dalam dan Luar Kantor

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 11:01 WIB

Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?

Minggu, 15 November 2026 - 08:30 WIB

CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi

Kamis, 12 November 2026 - 08:03 WIB

Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya

Kamis, 12 November 2026 - 07:45 WIB

Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Dibuka pada 2027, Akademisi Sebut Kemunduran Pendidikan

Rabu, 11 November 2026 - 11:42 WIB

Pajak Pembalut Digugat ke MK, Perempuan Soroti Beban Ekonomi dan Keadilan

Berita Terbaru