Steve Mara: Benny Wenda Sebar Hoaks Genosida, Tak Layak Bicara Papua

- Publisher

Senin, 17 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Steve Mara (tengah depan) saat simulasi sidang di Komite Word Trade Organisation (WTO) dalam C-7 World Economy and Bussines Conferensi di Uzbekistan. Foto: ANTARA /HO-Steve Mara

Steve Mara (tengah depan) saat simulasi sidang di Komite Word Trade Organisation (WTO) dalam C-7 World Economy and Bussines Conferensi di Uzbekistan. Foto: ANTARA /HO-Steve Mara

INIKEPRI.COM – Ketua Melanesian Youth Forum Steve Mara menganggap Benny Wenda menyebarkan informasi palsu (hoaks), terkait pernyataannya yang menyatakan Papua membutuhkan perhatian global karena sedang terjadi genosida.

Steve bahkan menegaskan Benny Wenda yang tidak pernah kembali ke Papua karena memilih hidup di luar negeri, tak layak berbicara dan menilai Papua.

Dalam pernyataan resminya yang diterima, Minggu (16/6/2024), Steve menegaskan seharusnya Benny Wenda pulang ke Papua dan melihat sendiri bagaimana kondisi Bumi Cenderawasih saat ini, yang sudah semakin maju dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Pernyataan Benny Wanda yang juga menyamakan kondisi Papua seperti Korea Utara adalah menyesatkan, termasuk soal genosida,” katanya.

Saat ini Pemerintah dikatakan Steve terus melakukan pembangunan di Tanah Papua yang bahkan telah menggelontorkan dana Otonomi Khusus yang sangat besar.

Sejak 2001, Papua menjadi daerah khusus dengan pemberlakuan Otonomi Khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang mengalami 2 kali perubahan. Otonomi Khusus saat ini diperpanjang lagi hingga 2042, dan Papua sudah dibagi menjadi enam provinsi yang disesuaikan dengan pembagian wilayah adat.

BACA JUGA:  Selamat Tahun Baru 2021, Iuran Kelas 3 Naik Mulai Besok

Pembentukan provinsi baru itu, lanjut Steve Mara ditujukan untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintah agar kebutuhan masyarakat bisa diakomodir secara langsung oleh pemerintah. Setiap desa di Papua juga diberikan dana miliaran rupiah setiap tahunnya melalui dana alokasi khusus.

Pembangunan infrastruktur dianggapnya dilakukan dengan sangat baik oleh pemerintah, misalnya pembangunan jalan trans Papua yang menghubungan daerah terisolir dengan kota maju. Lalu pembangunan bandara untuk memudahkan transportasi udara, dan pembangunan pelabuhan untuk transporasi laut.

Selain itu, pemerintah juga membangun sekolah, rumah sakit, gedung-gedung pemerintahan yang megah, sarana olahraga kelas internasional, bahkan untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, pemerintah membangun pasar mama Papua hampir di sebagian besar daerah Papua.

Pemerintah pusat juga membentuk badan khusus untuk pengawasan dan percepatan pembangunan Papua. Pemerintah memberikan kekhususan dan hak politik bagi orang Papua dalam kursi pengangkatan orang Papua secara langsung tanpa melalui pemilihan umum, membentuk Majelis Rakyat Papua untuk proteksi hak hidup orang Papua.

Selain melalui dana alokasi khusus, jenjang pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas (SD-SMA) di sekolah negeri di Papua gratis. Kemudian fasilitas kesehatan seperti pengobatan juga dilakukan secara gratis di rumah sakit pemerintah. Belum lagi pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat, penyediaan beasiswa kuliah dalam dan luar negeri bagi putra/putri Papua untuk jenjang S1, S2 dan S3.

BACA JUGA:  Mau Punya Uang Pecahan Rp75 Ribu Edisi Khusus HUT RI ke-75? Simak Tata Caranya

Hal itu, jelas menjadi tolok ukur bahwa pembangunan di Papua, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia (SDM) masih terus dibangun agar mengejar ketertinggalan yang ada selama ini.

“Sehingga, jika Benny Wenda sebut bahwa sedang terjadi genosida, saya ingin tanya, genosida di mana? Apakah Benny Wenda sedang berada di Papua sehingga membicarakan kehidupan orang Papua saat ini,” jelas Steve Mara.

Rakyat Papua Justru Takut Teror Kelompok Bersenjata Benny

Steve Mara menegaskan, Benny Wenda seharusnya sadar diri dan tidak layak berbicara soal Papua karena justru yang terjadi saat ini, masyarakat sedang ketakutan karena teror yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Benny Wenda. Bahkan banyak masyarakat sipil yang menjadi korban dari keganasan kelompok tersebut.

Petugas medis, guru, pendeta, sopir angkot, pengendara ojek, pekerja swasta, sering menjadi korban dari tindakan brutal yang dilakukan oleh kelompok ini. Rumah sakit, Puskesmas, sekolah, pasar, bahkan perumahan dan gedung bank dibakar.

BACA JUGA:  Pelajar Dapat BLT Rp3,4 Juta, Ini Syaratnya

Bahkan, lanjut Steve Mara agar dunia internasional tahu, sampai saat ini kelompok bersenjata yang berjuang bersama Benny Wenda, juga menculik pilot asal New Zealand. Kurang lebih 16 bulan pilot tersebut ditahan. Dari video yang beredar luas, pilot tersebut bahkan mengaku sedang sakit sehingga membutuhkan obat-obatan, membutuhkan makanan yang layak dan pakaian, serta merindukan keluarganya di New Zealand.

“Jadi saya pikir, tidak ada gunanya berkoar-koar di luar negeri, jika tidak pulang untuk membangun Papua melalui ide dan gagasannya. Papua saat ini membutuhkan pemimpin yang cerdas seperti Benny Wenda, tapi jika dia kerja di Inggris dan membayar Pajak di Inggris, dia tidak layak mempersoalkan pembangunan di Papua yang sedang dikerjakan oleh para pemimpin kami di Indonesia secara umum, dan secara khusus di Papua. Jadi saran saya, pulang dan lihat pembangunan di Papua saat ini,” tegas Steve Mara.

Penulis : RBP

Editor : IZ

Berita Terkait

Nasib Driver Ojol Mulai Terungkap, RUU Baru Atur Status hingga Hak Pekerja
Resmi Dilantik Prabowo, Ini Daftar 24 Anggota Wantimpres Periode Baru
Kabar Baik! BSU Kembali Cair Oktober 2026, Pekerja Bakal Terima Rp900 Ribu Sekaligus
Lansia Belum Punya Akta Kelahiran? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya
242 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Dialihkan Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027
Awal Puasa Ramadan 2027 Diprediksi 8 Februari, Ini Perkiraan Pemerintah dan Muhammadiyah
Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September
OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka

Berita Terkait

Senin, 5 Oktober 2026 - 08:13 WIB

Nasib Driver Ojol Mulai Terungkap, RUU Baru Atur Status hingga Hak Pekerja

Jumat, 2 Oktober 2026 - 15:05 WIB

Resmi Dilantik Prabowo, Ini Daftar 24 Anggota Wantimpres Periode Baru

Jumat, 2 Oktober 2026 - 10:08 WIB

Kabar Baik! BSU Kembali Cair Oktober 2026, Pekerja Bakal Terima Rp900 Ribu Sekaligus

Sabtu, 26 September 2026 - 08:20 WIB

Lansia Belum Punya Akta Kelahiran? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya

Rabu, 23 September 2026 - 08:22 WIB

242 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Dialihkan Jadi Penuh Waktu Mulai 1 Januari 2027

Berita Terbaru