Jakarta, inikepri.com – Kementerian Agama dalam waktu dekat akan menyelenggarakan program penceramah bersertifikat. Menteri Agama Fachrul Razi menjamin para penceramah tetap bisa berdakwah walaupun tidak memiliki sertifikat. Dia meminta para penceramah tidak perlu khawatir.
“Pasti tidak akan terjadi (penghentian dakwah) karena tidak memiliki sertifikat. Tapi kalau ada penghentian karena ada konten ceramah mungkin saja. Tapi tidak akan pernah ada petunjuk lanjutan untuk menghentikan ceramah karena tidak memiliki sertifikat,” kata Fachrul dalam keterangan pers, Rabu (9/9).
Fachrul menjelaskan, program Penceramah Bersertifikat bersifat voluntary. Program ini tidak memiliki konsekuensi dan menyebabkan pelarangan dakwah bagi penceramah.
“Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dengan program ini. Niat program ini malah bagus, karena ingin meningkatkan wawasan kebangsaan bagi penceramah,” ungkap Fachrul.
Menteri Agama melibatkan lembaga terkait dalam program yang ditujukan bagi penceramah seluruh agama dan dikemas dalam bentuk pelatihan. Mulai dari MUI, hingga agama lain juga dilibatkan.
“Kami juga libatkan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) untuk menyampaikan materi tentang empat pilar, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk menyampaikan perkembangan terkini kondisi secara nasional, dan Lemhanas memberikan materi tentang Trigatra dan Pancagatra,” ungkap Fachrul.
Polemik Sertifikat Penceramah
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Muhyiddin Junaidi mengatakan MUI menolak program pemerintah soal sertifikasi pendakwah atau dai.
“MUI menolak rencana program tersebut,” kata Muhyiddin kepada wartawan di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (8/9).
Dia mengatakan program tersebut juga memicu kegaduhan di tengah masyarakat karena ada kekhawatiran intervensi pemerintah dalam pelaksanaan program. Kekhawatiran tersebut, kata dia, pemerintah melalui sertifikasi dapat terlalu mengintervensi aspek keagamaan.
“Dalam pelaksanaannya dapat menyulitkan umat Islam dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat mengendalikan kehidupan keagamaan.”
Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama menghentikan program sertifikasi penceramah atau dai. Ketua Komisi VIII Yandri Susanto menyebut yang berhak melabeli penceramah hanya Allah SWT bukan Kemenag.
“Salah itu kalau negara melalui Kementerian agama masuk kewilayahan itu, karenanya kami meminta dibatalkan” kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (8/9/2020).
Yandri meminta Kemenag tidak terburu-buru mengambil keputusan bahwa seorang dai termasuk radikal atau tidak.
“Seharusnya Menteri Agama memiliki konstruksi yang jelas dalam merumuskan definisi, klasifikasi dan kriteria radikalisme itu dalam konsep program moderasi beragama yang sering digaungkan tersebut, MUI, NU, Muhammadiyah, Al Washliyah dan ormas-ormas Islam lainnya,” ucapnya.
Kemenag diminta untuk berdiskusi mendalam bersama ormas-ormas Islam besar mengenai rencananya tersebut.
“Harusnya (ormas) diajak duduk untuk membicarakan dan merumuskan `apa itu radikalisme dalam perspektif Islam dan negara, serta tolok ukur moderasi beragama itu seperti apa sehingga tidak menimbulkan diskriminasi terhadap para ulama penceramah dan para da`i,” ujarnya.
Sumber : www.merdeka.com
