Kabar Baik! Kini, Paspor Indonesia Berlaku 10 Tahun

- Admin

Jumat, 25 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Paspor Indonesia (ist)

Paspor Indonesia (ist)

Batam, inikepri.com – Pemerintah mengeluarkan aturan baru yang mengatur masa berlaku paspor. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2020 disebutkan masa berlaku paspor biasa menjadi 10 tahun.

“Memang saat ini telah terbit PP Nomor 51 Tahun 2020 yang mengatur masa berlaku paspor biasa sampai dengan 10 tahun,” ujar Kasubag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, Achmad Nur Saleh di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Aturan yang mengatur tentang masa berlaku paspor tersebut, tertuang dalam pasal 51 Ayat 1 PP Nomor 51 Tahun 2020. Aturan itu berbunyi, masa berlaku paspor biasa paling lama 10 tahun sejak tanggal diterbitkan.

Namun dia mengingatkan, peraturan baru tersebut saat ini belum berlaku. Imigrasi masih menunggu peraturan pelaksanaannya, termasuk mengenai penyesuaian besaran tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurutnya, salah satu alasan perubahan aturan tersebut, karena masa berlaku paspor yang sebelumnya lima tahun menjadi tidak efisien ketika dilakukan pergantian paspor saat halaman masih cukup banyak.

Dia menjelaskan, PP Nomor 51 Tahun 2020 itu merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Baca Juga :  Santunan Rp15 Juta ke Ahli Waris Korban Covid Disetop!

Dalam PP yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 10 September 2020 dan diundangkan sehari setelahnya itu, diatur pula kebijakan mengenai waktu penerbitan paspor biasa.

Pada pasal 53 Ayat 1 disebutkan, menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, menerbitkan paspor biasa dalam waktu paling lama empat hari sejak seluruh ketentuan yang ditetapkan telah terpenuhi. (RED/inews)

Berita Terkait

1 Juni 2024, Pertamina Wajibkan Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP
Kenaikan UKT Dibatalkan, Mendikbudristek Minta PTN Rangkul Calon Mahasiswa Baru yang Terdampak
Penentuan UKT, Kampus Harus Kedepankan Asas Berkeadilan dan Inklusivitas
Kendalikan Inflasi, Kemendagri Minta Kepala Daerah Koreksi Kebijakan
World Water Forum ke-10 Tuntun Kolaborasi Dunia Atasi Permasalahan Air
Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia
BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain
Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724

Berita Terkait

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:17 WIB

1 Juni 2024, Pertamina Wajibkan Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP

Rabu, 29 Mei 2024 - 07:29 WIB

Kenaikan UKT Dibatalkan, Mendikbudristek Minta PTN Rangkul Calon Mahasiswa Baru yang Terdampak

Rabu, 22 Mei 2024 - 07:47 WIB

Penentuan UKT, Kampus Harus Kedepankan Asas Berkeadilan dan Inklusivitas

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:28 WIB

Kendalikan Inflasi, Kemendagri Minta Kepala Daerah Koreksi Kebijakan

Senin, 20 Mei 2024 - 06:15 WIB

World Water Forum ke-10 Tuntun Kolaborasi Dunia Atasi Permasalahan Air

Minggu, 19 Mei 2024 - 08:19 WIB

Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia

Sabtu, 18 Mei 2024 - 13:45 WIB

BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain

Kamis, 16 Mei 2024 - 00:44 WIB

Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724

Berita Terbaru

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Kesehatan

Asap Rokok Berdampak Buruk pada Ibu Hamil dan Anak

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:18 WIB

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Nasional

1 Juni 2024, Pertamina Wajibkan Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:17 WIB