Jakarta, inikepri.com – Presiden Joko Widodo menegaskan, Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja tetap memberlakukan korporasi melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Tujuannya, membuat perlindungan terhadap lingkungan yang berada di sekitar pabrik perusahaan terkait.
“Tidak benar mengenai dihapusnya AMDAL, tetap ada bagi industri besar,” ujar Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020).
Pemberlakukan AMDAL merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan besar dalam menjalankan kegiatan produksinya. Pemerintah akan memberikan tindakan tehas bagi perusahaan yang tidak melakukan studi lingkungan tersebut ketika menjalankan kegiatannya.
“Harus studi AMDAL dengan ketat dengan melibatkan instansi pemerintah terkait,” tuturnya.
Ada jenis usaha yang boleh tidak melakukan studi tersebut yakni para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai gantinya, pemerintah melalui isntansi terkait melakukan pendampingan dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan tersebut.
“Bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan saja,” katanya.
Sebelumnya, UU Omnibus Law Cipta Kerja tetap mengutamakan perlindungan terhadap lingkungan pada setiap kegiatan perusahaan yang dilakukan ketika berproduksi. Sesuai rujukan dari kajian AMDAL dari instansi pemerintah terkait.
“Tidak benar bahwa ada anggapan terjadi kemunduran terkait dengan perlindungan lingkungan dalam perundangan ini,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).
Dalam perundangan ini, lanjut dia, proses perijinan terkait dengan AMDAL akan lebih disederhanakan. Artinya, meringkas seluruh prosedur dalam kepengurusan hal di atas, sehingga para pelaku usaha dapat mengajukan perijinan dengan waktu yang lebih cepat daripada sebelumnya.
“Undang-Undang Cipta kerja ini memberikan kemudahan dalam kepengurusan perijinan kepada pelaku usaha sebetulnya, bukannya menghapus ijin,” tuturnya.
Terkait dengan perlindungan lingkungan, sikap pemerintah tegas akan menindak sesuai dengan aturan yang berlaku bagi para pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan perusakan lingkungan. Sanksi tegas yang akan diberikan dari mulai pencabutan ijin AMDAL hingga pencabutan ijin usaha.
Upaya perlindungan lingkungan dalam perundangan, justru lebih diperkuat dengan menggandeng penegak hukum untuk menindak secara tegas perusahaan yang melakukan pelanggaran aturan. Dengan begitu akan muncul efek jera bagi para pelaku usaha yang terbukti melakukan perusakan lingkungan.
Kemudian, persyaratan ketika melakukan permohonan ijin AMDAL juga diberlakukan secara ketat, demi menjaga lingkungan tetap lestari ketika perusahaan beroperasi. Jika, terdapat satu syarat yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan, maka perijinan dapat dicabut.
“Adanya perlindungan lingkungan jadi makin kuat karena di dalam undang-undang disebutkan bahwa perizinan berusaha dapat dibatalkan apabila satu persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung ikatan hukum kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran,” pungkasnya. (RWH)
