Budi Arie: Bangun Daerah Wisata Memerlukan Waktu Lama

- Publisher

Jumat, 12 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Budi Arie Setiadi (ist)

Budi Arie Setiadi (ist)

INIKEPRI.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi jadi Pembicara Kunci dalam sebuah diskusi peringati Ulang Tahun Ketiga Dewisnu Foundation yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (12/3/2021) petang.

Memulai diskusinya, Wamen Budi Arie mengatakan, membangun daerah wisata itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bali saja, kata dia telah ditetapkan sebagai daerah wisata oleh VOC (Belanda) sejak tahun 1900an.

Daerah Wisata Super Prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Bali baru seperti Danau Toba, Mandalika atau Likupang pun butuhkan waktu dan proses lama, apalagi adanya Pandemi Covid-19.

BACA JUGA:  Sebut Jumlah Korupsi Mensos Juliari Hingga Rp 3,59 Triliun, FITRA: Ini Gila!

“Menurut literatur yang saya baca, krisis ekonomi akibat pandemi Covid ini merupakan krisis kedua terparah setelah Perang Dunia Kedua,” kata Budi Arie.

Sektor Pariwisata juga merasakan hantaman pandemi ini. Ini juga ditandai dengan rute penerbangan internasional anjlok hingga 90 persen.

Sektor logistik turun hingga 30 persen hingga pukulan ekonomi akibat pandemi ini cukup terasa.

‘Bagaimana mau datang wisatawan asing kalau penerbangan dilarang tapi kita mengandalkan wisatawan domestik dan proses vaksinasi ini bisa cepat hingga bisa cepat pulih,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

BACA JUGA:  Ini Capaian Budi Arie Setiadi 15 Bulan Memimpin Kemkominfo

Olehnya, Budi Arie menyambut adanya usulan jika seluruh Bali harus segera divaksin agar segera pulih kondisinya dan wisatanya kembali bangkit.

Budi Arie juga menegaskan, Desa Wisata itu hanya bisa berkembang jika ada keterlibatan semua pihak, dari perangkat desa hingga masyarakatnya.

“Jadi bagaimana desa wisata itu tidak bisa berkembang kalau Kepala Desa tidak peduli dan masyarakat juga tidak proaktif, meski ada kucuran dana dari Pusat,” kata Budi Arie.

BACA JUGA:  Menang Telak, Riza Patria Terpilih Sebagai Wagub DKI Jakarta

Tren desa membangun wisata bisa terbaca dengan peningkatan alokasi APBDes, dimana besarannya semakin signifikan.

“Jumlah desa yang mandiri membangun wisata semakin meningkat, dari 612 desa di tahun 2017 menjadi 817 desa di tahun 2018 lalu melonjak jadi 4.071 desa pada tahun 2019,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

APBDes yang dialokasikan untuk desa wisata juga meningkat, dari Rp123 Miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 sudah mencapai Rp552 Miliar. (RD/Rill)

Berita Terkait

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September
OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka
Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD
Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW
BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun
Mau Jadi Petugas Haji 2027? Ini Syarat, Jadwal Seleksi dan Perkiraan Honornya
Gugatan Ganti “Laut China Selatan” Jadi “Laut Natuna Utara” Ditolak MK
Sindikat Meterai Palsu Lintas Provinsi Dibongkar, Negara Berpotensi Rugi Rp1,03 Triliun

Berita Terkait

Jumat, 18 September 2026 - 11:20 WIB

Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Resmi Berganti Nama Menjadi KRI Sriwijaya pada 24 September

Rabu, 16 September 2026 - 10:00 WIB

OTT ATR/BPN, KPK Amankan Rp106,3 Miliar dan Delapan Tersangka

Senin, 7 September 2026 - 07:15 WIB

Tak Perlu Bolak-balik Dukcapil, Pisah KK Kini Bisa Diajukan dari HP Lewat IKD

Sabtu, 5 September 2026 - 11:15 WIB

Pindah Domisili Kini Bisa dari Ponsel, Tak Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW

Jumat, 4 September 2026 - 09:00 WIB

BGN Pangkas Anggaran Rp30 Triliun, MBG 2027 Tetap Disiapkan Rp232,5 Triliun

Berita Terbaru