Budi Arie: Bangun Daerah Wisata Memerlukan Waktu Lama

- Admin

Jumat, 12 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Budi Arie Setiadi (ist)

Budi Arie Setiadi (ist)

INIKEPRI.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi jadi Pembicara Kunci dalam sebuah diskusi peringati Ulang Tahun Ketiga Dewisnu Foundation yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (12/3/2021) petang.

Memulai diskusinya, Wamen Budi Arie mengatakan, membangun daerah wisata itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bali saja, kata dia telah ditetapkan sebagai daerah wisata oleh VOC (Belanda) sejak tahun 1900an.

Daerah Wisata Super Prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Bali baru seperti Danau Toba, Mandalika atau Likupang pun butuhkan waktu dan proses lama, apalagi adanya Pandemi Covid-19.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Menurut literatur yang saya baca, krisis ekonomi akibat pandemi Covid ini merupakan krisis kedua terparah setelah Perang Dunia Kedua,” kata Budi Arie.

Baca Juga :  Ada Lima Kebijakan Strategis dalam Visi Indonesia Digital 2045

Sektor Pariwisata juga merasakan hantaman pandemi ini. Ini juga ditandai dengan rute penerbangan internasional anjlok hingga 90 persen.

Sektor logistik turun hingga 30 persen hingga pukulan ekonomi akibat pandemi ini cukup terasa.

‘Bagaimana mau datang wisatawan asing kalau penerbangan dilarang tapi kita mengandalkan wisatawan domestik dan proses vaksinasi ini bisa cepat hingga bisa cepat pulih,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

Olehnya, Budi Arie menyambut adanya usulan jika seluruh Bali harus segera divaksin agar segera pulih kondisinya dan wisatanya kembali bangkit.

Budi Arie juga menegaskan, Desa Wisata itu hanya bisa berkembang jika ada keterlibatan semua pihak, dari perangkat desa hingga masyarakatnya.

Baca Juga :  Yurianto : Putus Mata Rantai Covid-19 Adalah Tantangan

“Jadi bagaimana desa wisata itu tidak bisa berkembang kalau Kepala Desa tidak peduli dan masyarakat juga tidak proaktif, meski ada kucuran dana dari Pusat,” kata Budi Arie.

Tren desa membangun wisata bisa terbaca dengan peningkatan alokasi APBDes, dimana besarannya semakin signifikan.

“Jumlah desa yang mandiri membangun wisata semakin meningkat, dari 612 desa di tahun 2017 menjadi 817 desa di tahun 2018 lalu melonjak jadi 4.071 desa pada tahun 2019,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

APBDes yang dialokasikan untuk desa wisata juga meningkat, dari Rp123 Miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 sudah mencapai Rp552 Miliar. (RD/Rill)

Berita Terkait

1 Juni 2024, Pertamina Wajibkan Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP
Kenaikan UKT Dibatalkan, Mendikbudristek Minta PTN Rangkul Calon Mahasiswa Baru yang Terdampak
Penentuan UKT, Kampus Harus Kedepankan Asas Berkeadilan dan Inklusivitas
Kendalikan Inflasi, Kemendagri Minta Kepala Daerah Koreksi Kebijakan
World Water Forum ke-10 Tuntun Kolaborasi Dunia Atasi Permasalahan Air
Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia
BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain
Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724

Berita Terkait

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:17 WIB

1 Juni 2024, Pertamina Wajibkan Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP

Rabu, 29 Mei 2024 - 07:29 WIB

Kenaikan UKT Dibatalkan, Mendikbudristek Minta PTN Rangkul Calon Mahasiswa Baru yang Terdampak

Rabu, 22 Mei 2024 - 07:47 WIB

Penentuan UKT, Kampus Harus Kedepankan Asas Berkeadilan dan Inklusivitas

Selasa, 21 Mei 2024 - 08:28 WIB

Kendalikan Inflasi, Kemendagri Minta Kepala Daerah Koreksi Kebijakan

Senin, 20 Mei 2024 - 06:15 WIB

World Water Forum ke-10 Tuntun Kolaborasi Dunia Atasi Permasalahan Air

Minggu, 19 Mei 2024 - 08:19 WIB

Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia

Sabtu, 18 Mei 2024 - 13:45 WIB

BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain

Kamis, 16 Mei 2024 - 00:44 WIB

Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724

Berita Terbaru

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Kesehatan

Asap Rokok Berdampak Buruk pada Ibu Hamil dan Anak

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:18 WIB

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Nasional

1 Juni 2024, Pertamina Wajibkan Pembelian LPG 3 Kg dengan KTP

Kamis, 30 Mei 2024 - 07:17 WIB