Budi Arie: Bangun Daerah Wisata Memerlukan Waktu Lama

- Publisher

Jumat, 12 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Budi Arie Setiadi (ist)

Budi Arie Setiadi (ist)

INIKEPRI.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi jadi Pembicara Kunci dalam sebuah diskusi peringati Ulang Tahun Ketiga Dewisnu Foundation yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (12/3/2021) petang.

Memulai diskusinya, Wamen Budi Arie mengatakan, membangun daerah wisata itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bali saja, kata dia telah ditetapkan sebagai daerah wisata oleh VOC (Belanda) sejak tahun 1900an.

Daerah Wisata Super Prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Bali baru seperti Danau Toba, Mandalika atau Likupang pun butuhkan waktu dan proses lama, apalagi adanya Pandemi Covid-19.

BACA JUGA:  Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Masyarakat Terdampak Gempa Myanmar

“Menurut literatur yang saya baca, krisis ekonomi akibat pandemi Covid ini merupakan krisis kedua terparah setelah Perang Dunia Kedua,” kata Budi Arie.

Sektor Pariwisata juga merasakan hantaman pandemi ini. Ini juga ditandai dengan rute penerbangan internasional anjlok hingga 90 persen.

Sektor logistik turun hingga 30 persen hingga pukulan ekonomi akibat pandemi ini cukup terasa.

‘Bagaimana mau datang wisatawan asing kalau penerbangan dilarang tapi kita mengandalkan wisatawan domestik dan proses vaksinasi ini bisa cepat hingga bisa cepat pulih,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

BACA JUGA:  Disinformasi pada Masa Pemilu Timbulkan Polarisasi Berkepanjangan

Olehnya, Budi Arie menyambut adanya usulan jika seluruh Bali harus segera divaksin agar segera pulih kondisinya dan wisatanya kembali bangkit.

Budi Arie juga menegaskan, Desa Wisata itu hanya bisa berkembang jika ada keterlibatan semua pihak, dari perangkat desa hingga masyarakatnya.

“Jadi bagaimana desa wisata itu tidak bisa berkembang kalau Kepala Desa tidak peduli dan masyarakat juga tidak proaktif, meski ada kucuran dana dari Pusat,” kata Budi Arie.

BACA JUGA:  Mengenang Riyanto, Banser NU Penyelamat Umat Gereja Eben Haezer

Tren desa membangun wisata bisa terbaca dengan peningkatan alokasi APBDes, dimana besarannya semakin signifikan.

“Jumlah desa yang mandiri membangun wisata semakin meningkat, dari 612 desa di tahun 2017 menjadi 817 desa di tahun 2018 lalu melonjak jadi 4.071 desa pada tahun 2019,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

APBDes yang dialokasikan untuk desa wisata juga meningkat, dari Rp123 Miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 sudah mencapai Rp552 Miliar. (RD/Rill)

Berita Terkait

KTP Hilang Tak Perlu Panik! Ini Syarat dan Cara Mengurusnya Tanpa Pengantar RT/RW
UMP 2027 Terancam Molor? Dewan Pengupahan Nasional Masih Kosong, Buruh Belum Diajak Bahas
Geger! Hashim Djojohadikusumo, Adik Prabowo, Sebut Rupiah Bisa Tembus Rp22.000
Kena PHK? Pekerja Bisa Ajukan Bansos Online, Ini Syarat dan Caranya
Pindah Jalur Afirmasi ke Domisili saat SPMB, Ini Syarat dan Prosedurnya
Mau Ikut Magang Nasional 2026? Ini Jadwal Pendaftaran dan Pengumuman Hasilnya
BAZNAS Buka 4 Lowongan Kerja 2026 untuk Lulusan S1, Cek Syarat dan Cara Daftar
Mau Tambah Nama di Kartu Keluargan karena Kelahiran atau Nikah? Simak Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 07:35 WIB

KTP Hilang Tak Perlu Panik! Ini Syarat dan Cara Mengurusnya Tanpa Pengantar RT/RW

Jumat, 30 Oktober 2026 - 09:15 WIB

UMP 2027 Terancam Molor? Dewan Pengupahan Nasional Masih Kosong, Buruh Belum Diajak Bahas

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:01 WIB

Geger! Hashim Djojohadikusumo, Adik Prabowo, Sebut Rupiah Bisa Tembus Rp22.000

Rabu, 28 Oktober 2026 - 07:16 WIB

Kena PHK? Pekerja Bisa Ajukan Bansos Online, Ini Syarat dan Caranya

Senin, 26 Oktober 2026 - 07:42 WIB

Pindah Jalur Afirmasi ke Domisili saat SPMB, Ini Syarat dan Prosedurnya

Berita Terbaru