Budi Arie: Bangun Daerah Wisata Memerlukan Waktu Lama

- Admin

Jumat, 12 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Budi Arie Setiadi (ist)

Budi Arie Setiadi (ist)

INIKEPRI.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi jadi Pembicara Kunci dalam sebuah diskusi peringati Ulang Tahun Ketiga Dewisnu Foundation yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (12/3/2021) petang.

Memulai diskusinya, Wamen Budi Arie mengatakan, membangun daerah wisata itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bali saja, kata dia telah ditetapkan sebagai daerah wisata oleh VOC (Belanda) sejak tahun 1900an.

Daerah Wisata Super Prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Bali baru seperti Danau Toba, Mandalika atau Likupang pun butuhkan waktu dan proses lama, apalagi adanya Pandemi Covid-19.

Baca Juga :  Tingginya Konsumsi Rokok Jadi Tantangan Pembangunan Manusia Indonesia

“Menurut literatur yang saya baca, krisis ekonomi akibat pandemi Covid ini merupakan krisis kedua terparah setelah Perang Dunia Kedua,” kata Budi Arie.

Sektor Pariwisata juga merasakan hantaman pandemi ini. Ini juga ditandai dengan rute penerbangan internasional anjlok hingga 90 persen.

Sektor logistik turun hingga 30 persen hingga pukulan ekonomi akibat pandemi ini cukup terasa.

‘Bagaimana mau datang wisatawan asing kalau penerbangan dilarang tapi kita mengandalkan wisatawan domestik dan proses vaksinasi ini bisa cepat hingga bisa cepat pulih,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

Baca Juga :  Berkurban 404 Hewan Kurban Hingga Palestina, Putra Siregar Sukses Pecahkan Rekor MURI

Olehnya, Budi Arie menyambut adanya usulan jika seluruh Bali harus segera divaksin agar segera pulih kondisinya dan wisatanya kembali bangkit.

Budi Arie juga menegaskan, Desa Wisata itu hanya bisa berkembang jika ada keterlibatan semua pihak, dari perangkat desa hingga masyarakatnya.

“Jadi bagaimana desa wisata itu tidak bisa berkembang kalau Kepala Desa tidak peduli dan masyarakat juga tidak proaktif, meski ada kucuran dana dari Pusat,” kata Budi Arie.

Baca Juga :  Terkait Kebijakan Mudik Tahun 2021, Ini Kata Wamendes Budi Arie

Tren desa membangun wisata bisa terbaca dengan peningkatan alokasi APBDes, dimana besarannya semakin signifikan.

“Jumlah desa yang mandiri membangun wisata semakin meningkat, dari 612 desa di tahun 2017 menjadi 817 desa di tahun 2018 lalu melonjak jadi 4.071 desa pada tahun 2019,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

APBDes yang dialokasikan untuk desa wisata juga meningkat, dari Rp123 Miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 sudah mencapai Rp552 Miliar. (RD/Rill)

Berita Terkait

Musyawarah Kadin Indonesia Siap Digelar
Dana Pribadi Presiden Prabowo untuk Uji Coba Makan Bergizi Gratis tidak Masalah
Kesepakatan Haji 2025: Indonesia Dapat Kuota 221 Ribu Jemaah, Ini Detilnya
Pemerintah Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf
Kapolri dan Kepala BPOM Perkuat Sinergi Penindakan Mafia
Ditjen Bea Cukai Sampaikan Upaya Pencegahan agar Terhindar dari Penipuan
Mudahnya Pengajuan Hak Tanggungan dan Proses Roya di Kementerian ATR/BPN
DPR Sahkan Biaya Haji 2025, Kuota Jemaah 221 Ribu

Berita Terkait

Kamis, 16 Januari 2025 - 08:13 WIB

Musyawarah Kadin Indonesia Siap Digelar

Rabu, 15 Januari 2025 - 07:52 WIB

Dana Pribadi Presiden Prabowo untuk Uji Coba Makan Bergizi Gratis tidak Masalah

Selasa, 14 Januari 2025 - 06:40 WIB

Kesepakatan Haji 2025: Indonesia Dapat Kuota 221 Ribu Jemaah, Ini Detilnya

Senin, 13 Januari 2025 - 08:15 WIB

Pemerintah Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf

Minggu, 12 Januari 2025 - 07:31 WIB

Kapolri dan Kepala BPOM Perkuat Sinergi Penindakan Mafia

Berita Terbaru