Budi Arie: Bangun Daerah Wisata Memerlukan Waktu Lama

- Publisher

Jumat, 12 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Budi Arie Setiadi (ist)

Budi Arie Setiadi (ist)

INIKEPRI.COM – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi jadi Pembicara Kunci dalam sebuah diskusi peringati Ulang Tahun Ketiga Dewisnu Foundation yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (12/3/2021) petang.

Memulai diskusinya, Wamen Budi Arie mengatakan, membangun daerah wisata itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bali saja, kata dia telah ditetapkan sebagai daerah wisata oleh VOC (Belanda) sejak tahun 1900an.

Daerah Wisata Super Prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Bali baru seperti Danau Toba, Mandalika atau Likupang pun butuhkan waktu dan proses lama, apalagi adanya Pandemi Covid-19.

BACA JUGA:  Menkominfo Rilis Instruksi Pemberantasan Judi Slot

“Menurut literatur yang saya baca, krisis ekonomi akibat pandemi Covid ini merupakan krisis kedua terparah setelah Perang Dunia Kedua,” kata Budi Arie.

Sektor Pariwisata juga merasakan hantaman pandemi ini. Ini juga ditandai dengan rute penerbangan internasional anjlok hingga 90 persen.

Sektor logistik turun hingga 30 persen hingga pukulan ekonomi akibat pandemi ini cukup terasa.

‘Bagaimana mau datang wisatawan asing kalau penerbangan dilarang tapi kita mengandalkan wisatawan domestik dan proses vaksinasi ini bisa cepat hingga bisa cepat pulih,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

BACA JUGA:  Juru Parkir Liar Terancam Pidana hingga 9 Tahun Penjara, Ini Penjelasan KUHP Baru

Olehnya, Budi Arie menyambut adanya usulan jika seluruh Bali harus segera divaksin agar segera pulih kondisinya dan wisatanya kembali bangkit.

Budi Arie juga menegaskan, Desa Wisata itu hanya bisa berkembang jika ada keterlibatan semua pihak, dari perangkat desa hingga masyarakatnya.

“Jadi bagaimana desa wisata itu tidak bisa berkembang kalau Kepala Desa tidak peduli dan masyarakat juga tidak proaktif, meski ada kucuran dana dari Pusat,” kata Budi Arie.

BACA JUGA:  Kebangkitan Indonesia tak Boleh Ternodai Anarkisme

Tren desa membangun wisata bisa terbaca dengan peningkatan alokasi APBDes, dimana besarannya semakin signifikan.

“Jumlah desa yang mandiri membangun wisata semakin meningkat, dari 612 desa di tahun 2017 menjadi 817 desa di tahun 2018 lalu melonjak jadi 4.071 desa pada tahun 2019,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

APBDes yang dialokasikan untuk desa wisata juga meningkat, dari Rp123 Miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 sudah mencapai Rp552 Miliar. (RD/Rill)

Berita Terkait

Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 5 Santri Laki-Laki, Ustaz SAM Dilaporkan ke Bareskrim Polri
KNPI Serukan Pemuda Jaga Persatuan di Tengah Isu Pemakzulan Pemerintah
Guntur Sahat Jadi Kakanwil Imigrasi Kepri, Wahyu Eka Putra Pimpin Imigrasi Batam
Terpidana Kasus Quotex Doni Salmanan Resmi Bebas Bersyarat Sejak 6 April 2026
Kepala BNN Usul Vape Dilarang, Temuan Zat Narkotika Mengejutkan
LPDP Buka Beasiswa Akselerasi Magister 2026! Mahasiswa S1 Bisa Langsung ke S2, Ini Rincian Dana Lengkapnya
BRIN: Benda Terang di Langit Lampung dan Banten Sampah Antariksa
Berikut Ini Daftar ASN yang Tetap WFO oleh Mendagri

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 06:59 WIB

Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 5 Santri Laki-Laki, Ustaz SAM Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Senin, 13 April 2026 - 16:18 WIB

KNPI Serukan Pemuda Jaga Persatuan di Tengah Isu Pemakzulan Pemerintah

Sabtu, 11 April 2026 - 08:00 WIB

Guntur Sahat Jadi Kakanwil Imigrasi Kepri, Wahyu Eka Putra Pimpin Imigrasi Batam

Jumat, 10 April 2026 - 06:21 WIB

Terpidana Kasus Quotex Doni Salmanan Resmi Bebas Bersyarat Sejak 6 April 2026

Kamis, 9 April 2026 - 07:42 WIB

Kepala BNN Usul Vape Dilarang, Temuan Zat Narkotika Mengejutkan

Berita Terbaru