Data Nasabah BPJS Kesehatan Bocor, PROJO: Mencoreng Muka Pemerintah!

- Publisher

Kamis, 27 Mei 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(ist)

(ist)

INIKEPRI.COM – DPP Projo mempersoalkan kebocoran data nasabah BPJS Kesehatan yang mengemuka baru-baru ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2021.

“Seperti mencoreng muka sendiri,” kata Ketua Bidang Teknologi dan Digital DPP PROJO Roy Abimanyu dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).

Roy menjelaskan sejak data BPJS yang bermasalah itu diunggah pada 12 Mei sampai diributkan di media sosial pada 20 Mei tidak terlihat ada pendeteksian.

Padahal pada situs raidforums.com pernah dibagikan kebocoran data pribadi Tokopedia.

BACA JUGA:  Projo Gaungkan Semangat untuk Maju

Menurut lulusan Master geopolitique et relations internationales dari Sciences-Po Toulouse, Prancis, ini seharusnya tim keamanan siber BPJS Kesehatan melakukan pemantauan di situs-situs serupa, dan bahkan juga di deep web dan dark web.

“Ancaman kebocoran data pribadi juga adalah realita manajemen reputasi lembaga pelayanan publik, apalagi yang strategis seperti BPJS Kesehatan,” ungkap Roy.

Ia pun mengingatkan BPJS Kesehatan bahwa ada dua perhatian Projo dalam kebocoran data pribadi nasabah BPJS Kesehatan dan cara penanganannya.

BACA JUGA:  Indonesia Kutuk Keras Pembakaran Salinan Al-Quran di Swedia

Pertama, implementasi BPJS Kesehatan adalah penanda penting kesuksesan Presiden Jokowi pada 2014-2019.

Jerih payah mendorong jutaan masyarakat mengisi data pribadi mereka ke BPJS secara mandiri jangan dicoreng dengan jebolnya data mereka. Pemerintah begitu bekerja keras mendorong masyarakat menjadi pengguna BPJS Kesehatan lewat Program Kartu Indonesia Sehat.

Roy mengatakan, masalah kedua adalah peristiwa kebocoran data nasabah BPJS Kesehatan terjadi pada momen peringatan Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2021.

BACA JUGA:  Gibran Didorong Jadi Ketua Umum KNPI

“Terus terang saya kecewa dengan pernyataan seorang pejabat yang lembaganya mengalami kebocoran data ini. Masak dibandingkan dengan peristiwa kecopetan,” ujar Roy.

Dia mengatakan para pembuat kebijakan dan mitra mereka di parlemen perlu berbenah. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Perlu dilakukan perubahan pola koordinasi dan integrasi yang berbeda, sekat-sekat kelembagaan yang ada sekarang terkait dengan pengelolaan data perlu diubah. (RD)

Berita Terkait

Pemerintah Jamin Status dan Kesejahteraan Guru Non-ASN, Penataan Dilakukan Bertahap
Prabowo Tegas! Potongan Ojol Diminta di Bawah 10 Persen, Driver Dapat 92%
Program SMA Unggul Garuda Digeber, Akses Pendidikan Berkualitas Kian Terbuka
Ketum GHLHI Soroti Menteri Lingkungan Hidup, Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas
Serahkan KTP di Lobi Gedung? Pakar Sebut Berpotensi Langgar UU Data Pribadi
Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 5 Santri Laki-Laki, Ustaz SAM Dilaporkan ke Bareskrim Polri
KNPI Serukan Pemuda Jaga Persatuan di Tengah Isu Pemakzulan Pemerintah
Guntur Sahat Jadi Kakanwil Imigrasi Kepri, Wahyu Eka Putra Pimpin Imigrasi Batam

Berita Terkait

Rabu, 6 Mei 2026 - 08:24 WIB

Pemerintah Jamin Status dan Kesejahteraan Guru Non-ASN, Penataan Dilakukan Bertahap

Jumat, 1 Mei 2026 - 14:28 WIB

Prabowo Tegas! Potongan Ojol Diminta di Bawah 10 Persen, Driver Dapat 92%

Kamis, 30 April 2026 - 12:21 WIB

Program SMA Unggul Garuda Digeber, Akses Pendidikan Berkualitas Kian Terbuka

Senin, 27 April 2026 - 17:50 WIB

Ketum GHLHI Soroti Menteri Lingkungan Hidup, Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas

Minggu, 19 April 2026 - 11:52 WIB

Serahkan KTP di Lobi Gedung? Pakar Sebut Berpotensi Langgar UU Data Pribadi

Berita Terbaru