Data Nasabah BPJS Kesehatan Bocor, PROJO: Mencoreng Muka Pemerintah!

- Publisher

Kamis, 27 Mei 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

(ist)

(ist)

INIKEPRI.COM – DPP Projo mempersoalkan kebocoran data nasabah BPJS Kesehatan yang mengemuka baru-baru ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2021.

“Seperti mencoreng muka sendiri,” kata Ketua Bidang Teknologi dan Digital DPP PROJO Roy Abimanyu dalam keterangannya, Kamis (27/5/2021).

Roy menjelaskan sejak data BPJS yang bermasalah itu diunggah pada 12 Mei sampai diributkan di media sosial pada 20 Mei tidak terlihat ada pendeteksian.

Padahal pada situs raidforums.com pernah dibagikan kebocoran data pribadi Tokopedia.

BACA JUGA:  Sinyal dari PROJO, Budi Arie: Prabowo Capres Paling Pasti

Menurut lulusan Master geopolitique et relations internationales dari Sciences-Po Toulouse, Prancis, ini seharusnya tim keamanan siber BPJS Kesehatan melakukan pemantauan di situs-situs serupa, dan bahkan juga di deep web dan dark web.

“Ancaman kebocoran data pribadi juga adalah realita manajemen reputasi lembaga pelayanan publik, apalagi yang strategis seperti BPJS Kesehatan,” ungkap Roy.

Ia pun mengingatkan BPJS Kesehatan bahwa ada dua perhatian Projo dalam kebocoran data pribadi nasabah BPJS Kesehatan dan cara penanganannya.

BACA JUGA:  PROJO Minta Hapus Kewajiban Tes PCR COVID-19

Pertama, implementasi BPJS Kesehatan adalah penanda penting kesuksesan Presiden Jokowi pada 2014-2019.

Jerih payah mendorong jutaan masyarakat mengisi data pribadi mereka ke BPJS secara mandiri jangan dicoreng dengan jebolnya data mereka. Pemerintah begitu bekerja keras mendorong masyarakat menjadi pengguna BPJS Kesehatan lewat Program Kartu Indonesia Sehat.

Roy mengatakan, masalah kedua adalah peristiwa kebocoran data nasabah BPJS Kesehatan terjadi pada momen peringatan Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2021.

BACA JUGA:  Projo Tg. Pinang : Lu Jual, Kami Borong!

“Terus terang saya kecewa dengan pernyataan seorang pejabat yang lembaganya mengalami kebocoran data ini. Masak dibandingkan dengan peristiwa kecopetan,” ujar Roy.

Dia mengatakan para pembuat kebijakan dan mitra mereka di parlemen perlu berbenah. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Perlu dilakukan perubahan pola koordinasi dan integrasi yang berbeda, sekat-sekat kelembagaan yang ada sekarang terkait dengan pengelolaan data perlu diubah. (RD)

Berita Terkait

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:03 WIB

Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri

Senin, 27 Juli 2026 - 16:03 WIB

BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Berita Terbaru