INIKEPRI.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa sertifikat vaksinasi tak akan menjadi syarat untuk mengurus segala keperluan di Disdukcapil.
Ditegaskan oleh Kemendagri bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku.
Tidak ada penambahan persyaratan baru, termasuk sertifikat vaksinasi COVID-19 yang dikhawatirkan dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu karena untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” papar Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, dikutip dari terkini.id dari laman resmi Kemendagri via Netralnews pada Kamis ini, 29 Juli 2021.
Kemendagri juga mendukung upaya percepatan vaksinasi nasional yang menargetkan sebesar 80 persen penduduk untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
“Kami justru ingin turut serta dalam upaya Pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan adminduk yang cepat dan mudah,” sambungnya.
“Apalagi animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksin.”
Kendati demikian, Zudan menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan ke depannya sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan adminduk.
“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin,” terangnya.
“Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” pungkas Zudan. (ER/TERKINI)
