Nama Dicatut, Ketum KNPI Haris Pertama Akan Lapor ke Bareskrim Polri

- Publisher

Kamis, 13 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua umum KNPI Haris Pertama. Foto: Istimewa

Ketua umum KNPI Haris Pertama. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Nama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama dan Sekjen DPP KNPI Gandung Rafiul Nurul Huda dicatut oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Dilansir dari VIVA, Haris mengatakan oknum yang mencatut namanya itu sengaja ingin memecah-belah persatuan dan kesatuan pemuda serta OKP-OKP yang selama ini berjalan dengan baik di kepengurusannya yang sah sesuai mandataris Kongres KNPI Pemuda ke-XV di Bogor, 22 Desember 2018, silam. Dalam surat yang diterimanya, terdapat namanya dan Sekjen DPP KNPI yang menyatakan telah menyetujui adanya kongres Bersama KNPI.

BACA JUGA:  KNPI Kepri Segera Gelar Musda ke-III di Golden View Hotel

“Ini adalah bentuk kebohongan publik dan diduga ingin menipu pemuda, masyarakat dan pemerintah. Nama saya dan Sekjen DPP KNPI telah dicatut oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah KNPI,” kata Haris, Rabu, 12 Januari 2022.

BACA JUGA:  Densus 88 Tangkap Empat Terduga Teroris

Haris akan melaporkan oknum-oknum yang mencatut namanya tersebut ke Bareskrim Mabes Polri dalam waktu dekat ini. “DPP KNPI akan melaporkan oknum yang mencatut nama saya dan Sekjen DPP KNPI ke Mabes Polri,” katanya.

Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Majelis Nasional KAHMI itu menegaskan selama ini KNPI tetap satu, dan tidak ada lagi KNPI-KNPI tandingan. Hal ini sesuai dengan hasil Kongres KNPI Pemuda ke-XV di Bogor 22 Desember 2018 silam. “Oleh karena itu, kami meminta semua pejabat negara dari presiden, menpora hingga kapolri untuk tidak menghadiri dan mempercayai surat yang akan diberikan dalam waktu dekat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena saya selama ini tidak pernah menandatanganinya,” tuturnya. (RP/VIVA)

Berita Terkait

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:03 WIB

Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri

Senin, 27 Juli 2026 - 16:03 WIB

BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Berita Terbaru