INIKEPRI.COM – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan salah satu pemicu terjadinya korupsi karena banyak pejabat negara lebih mengikuti keinginannya, daripada kebutuhan dasarnya.
Karena banyak pejabat lebih mementingkan untuk memenuhi keinginan yang tidak ada habisnya, daripada memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, akhirnya seperti sekarang yang ramai di sosial media, istri penyelenggara negara pamer tas mahal dan lain-lain.
BACA JUGA :
KPK Ingatkan Inspektorat Jenderal KL Perkuat Komitmen Cegah Penyimpangan
Alex menegaskan, sebenarnya pencegahan korupsi paling efektif itu dimulai dari diri sendiri. Seperti yang pernah disampaikan Pak Artidjo Alkostar “Tuhan sudah menganugerahi sifat jujur dalam diri manusia. Sifat jujur itu sudah ter-install dalam diri kita”.
“Korupsi itu sendiri tumbuh subur pada saat otonomi daerah diluncurkan. Bahkan di Jawa Timur, lebih dari 10 kepala daerah ditindak oleh KPK dan termasuk yang paling banyak,” kata Alex, dalam keterangan tertulis yang diterima INIKEPRI.COM, Kamis (6/4/2023).
Melihat hal itu, KPK lakukan Kegiatan Peluncuran Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Korupsi di Kota Probolinggo yang berlokasi di Aula Bromo Park Hotel.
Menurut Alex bisa membuat sebuah sistem laporan harta kekayaan para pejabat daerahnya sendiri, hal itu sebagai acuan dan kontrol pencegahan korupsi internal. Akan tetapi tetap harus lapor ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).
Alex mengapresiasi pembentukan Satgas Pencegahan Korupsi Pemkot Probolinggo. Karena yang tidak kalah penting, peran aktif masyarakat juga menentukan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.
“Kami berharap dukungan masyarakat terhadap Pemkot Probolinggo dalam pencegahan korupsi, seperti tidak memberikan upeti dan memberikan suap. Ikuti ketentuan dan peraturan yang ada saja,” kata Alex menutup sambutannya.
Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan tata kelola Pemerintahan Kota Probolinggo yang bersih dari tindakan korupsi harus tercipta.
“Kami ingin melakukan yang terbaik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemkot Probolinggo. Langkah konkret dalam pencegahan korupsi sudah kami laksanakan dengan membentuk satgas,” kata Habib.
Sambungnya, Satgas Pencegahan Korupsi dimotori oleh Inspektorat Kota Probolinggo dan ditunjang oleh seluruh OPD lain.
Sebelum bertugas, tim satgas bakal dibekali bimbingan teknis (bimtek) oleh KPK, BPK dan BPKP Perwakilan Jawa Timur. Salah satu pembekalan dalam bimtek, yakni mengenai teknik fraud control plan (pencegahan pengendalian kecurangan).
Lanjut Habib, Pengawasan terhadap potensi tindak pidana korupsi akan lebih masif dan kuat karena melibatkan personel yang jumlahnya lebih banyak. Sebab, diisi Inspektorat dan seluruh OPD yang ada.
“Sebagai informasi, secara nasional Pemkot Probolinggo menorehkan catatan sebagai pemerintah daerah yang pertama meluncurkan satuan tugas pencegahan korupsi di lingkungannya,” tutup Habib. (RP)
