INIKEPRI.COM – Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2022, sekitar 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat (24 persen) penduduk Indonesia masuk kategori pemuda. Sementara itu, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan sebanyak 219 orang dari total 1.500 orang yang ditangani KPK karena korupsi berasal dari kalangan pemuda dengan rentang usia 17-40 tahun.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan peran pemuda sangat menentukan nasib negara. Para peserta diharapkan nantinya dapat menjadi pemimpin yang mempunyai jiwa yang diamanatkan Pancasila, serta menjadi pemimpin yang sesuai dengan arah kebijakan negara.
“Mulai saat ini sudah harus bisa berintrospeksi, mulai mengoreksi teman, keluarga bahkan orangtua. Akan menegur siapa saja yang dekat maupun jauh untuk tidak melakukan korupsi, dan harus takut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan integritas,” tegas Tanak, dalam keterangan tertulis, Rabu (4/10/2023).
BACA JUGA :
KPK Dorong Regulasi Pengukuran Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tanak menyampaikan KPK berkoordinasi dengan Kemenpora salah satunya sebagai upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan, sebab korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. KPK sendiri mempunyai kepentingan dengan para pemuda lantaran dalam orkestrasi pemberantasan korupsi pemuda harus terlibat di dalamnya.
Asisten Deputi Bidang kepemimpinan Kemenpora, Subroto, memberikan apresiasi kepada KPK lantaran selalu intens melaksanakan pembinaan dan sosialisasi kegiatan antikorupsi.
“Para peserta yang nanti menjadi pimpinan-pimpinan organisasi diharapkan dapat membangun akuntabilitas terutama antikorupsi,” ucap Subroto.
Kemenpora sendiri memiliki Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang merupakan sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.
Untuk diketahui, PKPMN merupakan upaya pemerintah melalui Kemenpora untuk melahirkan pemimpin nasional di masa depan. Selain mendapatkan pembekalan dan pembelajaran dari KPK, para peserta akan berkunjung ke Kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya. (DI)
