KKP Hentikan Tujuh Kapal Perikanan Pelanggar Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia

- Admin

Jumat, 13 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salah satu dari tujuh kapal perikanan yang melanggar aturan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Foto: Dok KKP/Istimewa

Salah satu dari tujuh kapal perikanan yang melanggar aturan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Foto: Dok KKP/Istimewa

INIKEPRI.COM – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan tujuh kapal perikanan yang melanggar aturan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Penghentian dilakukan pada saat patroli pengawasan serentak oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Diduga tujuh kapal tersebut beroperasi tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan (SIPI), dan melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikannya.

“Ada tujuh kapal yang diamankan petugas, dua kapal tidak mengantongi izin, lima kapal mengantongi izin Gubernur namun melanggar jalur penangkapan ikan, yakni di atas 12 mil laut,” terang Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han mengonfirmasi kejadian tersebut, Kamis (12/10/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA :

Ansar Temui Menteri KKP Bahas Soal Regulasi Kelautan dan Perikanan

KKP Tertibkan 8 Kapal Ikan yang Melanggar Ketentuan

Adin menjabarkan bahwa ketujuh kapal tersebut diamankan pada saat patroli pengawasan serentak oleh KP. ORCA 03 di Selat Karimata, KP.HIU 07 di Perairan Laut Sulawesi dan KP.HIU 03 di Laut Natuna Utara. Ketujuh kapal tersebut antara lain KM. BS IV (30 GT), KM. SG (28 GT), KM IB 1 (30 GT), KM. MZ 3 (26 GT), KM. F 738 (30 GT), KM. BL 85 (29 GT), KM. AJ (29 GT).

Baca Juga :  Masyarakat Antusias Pahami Kepindahan Ibu Kota di Nusantara Fair 2024

Sejumlah 1,9 ton cumi, 3 ton ikan pelagis (cakalang dan layang), dan 11,5 ton ikan campur diamankan petugas sebagai barang bukti pada saat penghentian, pemeriksan dan penahanan (henrikhan).

“Banyak pelaku usaha yang mengeluh kami tangkap padahal hanya melanggar jalur sedikit saja. Kami tegaskan bahwa zona penangkapan sudah diatur. Kalau kapal beroperasi tidak sesuai zona, kita tidak tahu ikan ini diambil dari mana. Ini yang menyebabkan overfishing,” terang Adin.

Adin melanjutkan bahwa dengan diberlakukannya PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono optimis bahwa praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan yang selama ini terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dapat beralih menjadi penangkapan ikan secara legal, diatur dan dilaporkan secara bertahap. Untuk itu, Adin menegaskan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan zona penangkapan ikan akan terus diperketat.

Baca Juga :  KKP dan DPR Sepakat Cabut Sementara Izin Eksportir BBL yang Salahi Aturan

Adin juga menyebutkan, jika pemilik kapal di bawah 30 GT dengan izin daerah ingin menangkap ikan di atas 12 mil laut, pemerintah telah memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan migrasi perizinanan berusaha melalui Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 1090/MEN-KP/VII/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan.

Sebelumnya, Menteri KP Trenggono juga telah meresmikan 2 (dua) unit Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan baru yaitu KP.ORCA 05 dan KP.ORCA 06. Penambahan kapal dilakukan sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan yang dilakukan di seluruh WPPNRI. Hal ini dilakukan untuk memastikan supaya aktivitas penangkapan ikan dilakukan sesuai izin yang diberikan guna mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan. (RBP)

Berita Terkait

BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain
Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724
BRIN Jelaskan Ada Awan yang Lindungi Indonesia dari Gelombang Panas
Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas
Era Presiden Joko Widodo, Ada 27 Bandara Baru Selesai Dibangun
Polri Siap Lindungi WNI di Luar Negeri dari Kejahatan Transnasional
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Menko Marves Tekankan Lima Aspek Penting Ini
Ini Dua Hal yang Menjaga Hubungan Harmonis dalam Bingkai Kebinekaan
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 18 Mei 2024 - 13:45 WIB

BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain

Kamis, 16 Mei 2024 - 00:44 WIB

Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724

Rabu, 15 Mei 2024 - 09:24 WIB

BRIN Jelaskan Ada Awan yang Lindungi Indonesia dari Gelombang Panas

Selasa, 14 Mei 2024 - 01:34 WIB

Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas

Sabtu, 11 Mei 2024 - 01:13 WIB

Era Presiden Joko Widodo, Ada 27 Bandara Baru Selesai Dibangun

Rabu, 8 Mei 2024 - 06:28 WIB

Polri Siap Lindungi WNI di Luar Negeri dari Kejahatan Transnasional

Sabtu, 4 Mei 2024 - 14:26 WIB

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Menko Marves Tekankan Lima Aspek Penting Ini

Jumat, 3 Mei 2024 - 01:55 WIB

Ini Dua Hal yang Menjaga Hubungan Harmonis dalam Bingkai Kebinekaan

Berita Terbaru

Ilustrasi. Foto: Kemenkes

Kesehatan

KRIS Jamin Pelayanan Pasien tak Dibeda-bedakan

Jumat, 17 Mei 2024 - 00:16 WIB