Rapim TNI-Polri 2024, Kapolri Tegaskan Sinergitas Harga Mati

- Publisher

Kamis, 29 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa sinergitas antara TNI-Polri sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Foto: Istimewa

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa sinergitas antara TNI-Polri sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa sinergitas antara TNI-Polri sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sinergitas TNI Polri merupakan harga mati yang tidak bisa digoyahkan oleh kelompok manapun,” kata Kapolri dihadapan Presiden Joko Widodo dalam Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, melalui keterangan resminya, Rabu (28/2/2024).

Ia pun berjanji akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas, dan integritas kesatuan TNI-Polri dari tingkat pimpinan hingga pelaksanaan di lapangan.

BACA JUGA:  Kapolri Tinjau Bandara Soetta, Ini Pesannya

“Kami janji TNI Polri akan terus meningkatkan sinergitas, soliditas, dan integritas dari mulai tingkat pimpinan hingga pelaksana,” tegasnya.

Kapolri juga berkomitmen akan terus mengerahkan sumber daya untuk menjaga stabilitas dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BACA JUGA:

Polri Tegaskan Informasi Ketidaknetralan Kapolri di Pemilu 2024 Hoaks

“Kami berkomitmen dan siap mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan demi keberlanjutan pembangunan Indonesia,” tegas Kapolri.

BACA JUGA:  Semua Biaya PPG PAI Kemenag Ditanggung Pemerintah, Jangan Tertipu!

Polri pun siap melaksanakan perintah presiden untuk terus menjaga proses demokrasi dan kerukunan serta kebersamaan masyarakat.

Selain itu, siap menjadi lembaga yang adaptif sehingga terus profesional di tengah perkembangan IPTEK.

Sebelumnya, dalam arahannya, Presiden Jokowi mengingatkan TNI-Polri bahwa tahapan Pemilu masih berjalan hingga Oktober 2024. Jajaran TNI-Polri diminta perlu mengantisipasi dan menetralisir segala residu politik untuk menjaga persatuan bangsa dan negara.

BACA JUGA:  Kapolri Ingatkan Kasatwil Waspadai Ancaman Terorisme dan Konflik di Pemilu 2024

TNI-Polri juga harus mampu melakukan deteksi dini, mengambil langkah antisipasi, dan meningkatkan profesionalisme dan pelayanan ke masyarakat.

“Sinergi TNI-Polri sangat mutlak dibutuhkan. Sinergi horizontal antar kesatuan. Sinergi vertikal dari atas sampai bawah. Hilangkan yang namanya ego sektoral, hilangkan sekat dan pandangan-pandangan sempit. Semuanya harus untuk bangsa dan negara,” tegas Presiden Jokowi. (DI)

Berita Terkait

Perwira TNI Didakwa Selundupkan Sabu Lewat Pesawat Militer di Kepri, Paket Tertulis “Selamat Umrah”
Bayi Baru Lahir Kini Bisa Langsung Dapat Akta Kelahiran Digital
Polri Tegaskan Sertifikat Pramuka Garuda Bukan Jaminan Lulus Seleksi
Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II Segera Cair, Ini Jadwal Pengajuannya
WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Berita Terkait

Kamis, 13 Agustus 2026 - 06:23 WIB

Perwira TNI Didakwa Selundupkan Sabu Lewat Pesawat Militer di Kepri, Paket Tertulis “Selamat Umrah”

Selasa, 11 Agustus 2026 - 09:07 WIB

Bayi Baru Lahir Kini Bisa Langsung Dapat Akta Kelahiran Digital

Senin, 10 Agustus 2026 - 07:33 WIB

Polri Tegaskan Sertifikat Pramuka Garuda Bukan Jaminan Lulus Seleksi

Minggu, 9 Agustus 2026 - 08:13 WIB

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II Segera Cair, Ini Jadwal Pengajuannya

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Berita Terbaru