INIKEPRI.COM – Terdapat dua elemen fisik dasar dalam membangun kekuatan suatu bangsa, yaitu faktor ekonomi dan pertahanan. Artinya, jika negara tidak memiliki ekonomi dan pertahanan yang kuat, maka negara tersebut akan menjadi lemah.
Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menambahkan, bahwa ekonomi dan pertahanan merupakan dua elemen penting yang perlu diperhatikan di wilayah perbatasan baik di darat, laut, maupun udara.
Ia pun menyampaikan tujuan utama sebuah negara adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan perekonomian, dimana diharapkan kesejahteraan sosial juga akan meningkat.
Peningkatan kegiatan ekonomi serta pertahanan tersebut sejalan dengan Nawacita yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu ‘Membangun dari Pinggiran’, dimana negara hadir untuk mengubah kawasan perbatasan yang sering dianggap sebagai halaman belakang Indonesia menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan.
“Karena itu wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara yang memiliki nilai sangat strategis terkait harkat, martabat dan kehormatan, keutuhan wilayah serta kedaulatan negara,” ungkap Hadi.
Kemudian Menko melanjutkan, secara geografis, Indonesia berbatasan darat dengan tiga negara serta berbatasan laut dengan 10 negara. Selain itu, Indonesia memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).
Karenanya, menurut Hadi terdapat kompleksitas permasalahan pengelolaan perbatasan, baik permasalahan pertahanan keamanan, kedaulatan maupun kesejahteraan masyarakat.
Atas dasar tersebut, diharapkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dapat merumuskan dan menghasilkan Kebijakan-Kebijakan Strategis Program Pembangunan Perbatasan. Diperlukan dukungan dan kolaborasi erat oleh seluruh Bupati dan Walikota Perbatasan serta stakeholders lainnya.
Selain itu, Menko Hadi berharap melalui pelaksanaan Rakor ini dapat dihasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi ke depan yang akan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan 2025 – 2029, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan secara komprehensif.
Penulis : RBP
Editor : IZ
