Menlu RI: Evakuasi Warga Palestina hanya sementara

- Publisher

Jumat, 11 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah aktivis kemanusiaan melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sarinah, Jakarta, Senin (7/4/2025). Aksi yang dilakukan tenaga medis, mahasiswa, relawan, serta masyarakat sipil itu sebagai bentuk solidaritas bagi penyerangan terhadap tenaga medis, ambulans, dan rumah sakit oleh Israel di Gaza, Palestina. Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/YU

Sejumlah aktivis kemanusiaan melakukan unjuk rasa di depan Gedung Sarinah, Jakarta, Senin (7/4/2025). Aksi yang dilakukan tenaga medis, mahasiswa, relawan, serta masyarakat sipil itu sebagai bentuk solidaritas bagi penyerangan terhadap tenaga medis, ambulans, dan rumah sakit oleh Israel di Gaza, Palestina. Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/YU

INIKEPRI.COM – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan bahwa rencana Indonesia menerima sekitar 1.000 pengungsi Palestina dari Jalur Gaza hanya dalam rangka evakuasi sementara, dan bukan merupakan upaya relokasi secara permanen.

Sugiono mengatakan, Indonesia senantiasa menolak segala upaya yang akan memindahkan secara permanen warga Palestina dari tanah airnya, karena segala upaya pengubahan demografi Jalur Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional.

“Keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk ‘memindahkan’ warga Palestina tersebut dari tanah airnya,” ujar Sugiono melalui keterangan resmi, Kamis (10/4/2025).

BACA JUGA:  Viral, Sederetan Profesi ini Disebut Haram

Sugiono menegaskan, warga Palestina yang akan dievakuasi ke Indonesia tersebut adalah korban perang yang akan menerima perawatan dan pengobatan medis serta anak-anak yatim piatu yang perlu menjalani pemulihan atas trauma yang mereka alami.

Sugiono mengatakan, bahwa rencana tersebut mengikuti inisiatif sejumlah negara Arab lain seperti Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, serta Turki, yang juga menerima warga Palestina yang menjadi korban perang di Gaza.
Sugiono menegaskan, bahwa warga Palestina tersebut baru akan dikirim dan diterima oleh Indonesia apabila semua pihak menghendaki dan menyetujui rencana tersebut.

Indonesia masih terus berkonsultasi dengan semua pihak terkait, terkhusus Pemerintah Palestina, dan rencana evakuasi baru akan ditetapkan apabila semua konsultasi dan persiapan teknis telah selesai.

BACA JUGA:  Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Triawan Munaf Ungkap Rekam Jejaknya

“Indonesia juga akan memastikan bahwa semua langkah tersebut sepenuhnya dilakukan untuk kepentingan rakyat Palestina dan mendapat dukungan negara-negara di kawasannya,” katanya.

Menurut menlu, rencana evakuasi dari Gaza sebagaimana yang disampaikan Presiden Prabowo pada Rabu (9/4/2025) tersebut mencerminkan komitmen tak terputus RI dalam membantu perjuangan Palestina baik dalam bentuk pengiriman bantuan maupun perjuangan diplomasi.

“Indonesia pun senantiasa konsisten mendorong penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan prinsip solusi dua negara serta mendorong segera dihentikannya segala bentuk kekerasan terhadap rakyat Palestina,” ucap Sugiono.
Dalam pernyataannya menjelang keberangkatannya untuk lawatan ke Timur Tengah pada Rabu (9/4/2025), Presiden Prabowo menegaskan bahwa rencana evakuasi warga Gaza tersebut hanya bersifat sementara dan akan dilakukan hanya jika ada persetujuan dari semua pihak.

BACA JUGA:  Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Massal di SUGBK

“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali, dan pada saat pulih dan sehat kembali, serta kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah mereka berasal,” kata Prabowo.

Penulis : DI

Editor : IZ

Berita Terkait

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital
MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028
Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri
BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot
Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara
Prabowo Tegaskan Pemerintah Jalankan Amanat UUD 1945 demi Kemakmuran Rakyat
Kepala BP Batam Paparkan Kinerja 2025: Investasi Lampaui Target, Optimis Raih WTP Ke-10
Komisi XII DPR Beri Lampu Hijau Tarif Listrik PLN Batam dan Kolaka Green Energy

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 07:48 WIB

WFH ASN Diperpanjang hingga Akhir September 2026, Pemerintah Fokus Perkuat Birokrasi Digital

Jumat, 31 Juli 2026 - 08:03 WIB

MK Wajibkan Anggaran MBG Dipisahkan dari Dana Pendidikan Mulai APBN 2028

Rabu, 29 Juli 2026 - 08:03 WIB

Manajer Kopdes Merah Putih Digaji APBN Selama Dua Tahun, Setelah Itu Koperasi Wajib Mandiri

Senin, 27 Juli 2026 - 16:03 WIB

BGN Tutup 833 Dapur MBG Bermasalah, Ratusan Pegawai Ikut Dicopot

Kamis, 23 Juli 2026 - 07:29 WIB

Nama Laut China Selatan Digugat ke MK, Pemohon Minta Diubah Menjadi Laut Natuna Utara

Berita Terbaru