Isu Iuran Rp17 Triliun ke BoP Dibantah, Ini Penjelasan Lengkap Presiden Prabowo

- Publisher

Senin, 23 Maret 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto. Foto:  Istimewa

Presiden Prabowo Subianto. Foto: Istimewa

INIKEPRI.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah berkomitmen memberikan kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun kepada Board of Peace (BoP).

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan pakar yang ditayangkan pada Sabtu (21/3/2026). Ia menegaskan bahwa sejak awal tidak ada janji maupun kesiapan dari Indonesia untuk memberikan iuran tersebut.

“Sejak awal kita tidak pernah menyatakan kesiapan untuk ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak ada komitmen sama sekali,” tegas Prabowo.

Tidak Pernah Ada Komitmen Resmi

Presiden menekankan bahwa dalam berbagai forum internasional, Indonesia tidak pernah menyampaikan komitmen pendanaan kepada BoP. Isu yang berkembang dinilai tidak berdasar dan tidak mencerminkan posisi resmi pemerintah.

BACA JUGA:  Presiden Prabowo Akan Lantik 270 Kepala Daerah Terpilih pada 6 Februari 2025

Tidak Hadir dalam Forum Donor Awal

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia juga tidak terlibat dalam pertemuan founding donors yang digelar di Washington D.C., Amerika Serikat. Pertemuan tersebut diikuti oleh negara-negara yang memang memberikan kontribusi dana awal.

“Itu pertemuan negara-negara penyumbang awal. Indonesia tidak ada di situ. Dari awal kita memang tidak berkomitmen soal pendanaan,” jelasnya.

Fokus pada Kontribusi Non-Finansial

Meski tidak memberikan kontribusi dana, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dunia melalui jalur lain, seperti pengiriman pasukan penjaga perdamaian.

BACA JUGA:  Pelaku Usaha Ganti Kembalian Uang dengan Permen, Kemendag: Laporkan!

“Kita siap berkontribusi dalam bentuk pasukan perdamaian sesuai kebutuhan di lapangan,” ujar Presiden.

Peluang Bantuan Bersifat Situasional

Prabowo juga membuka kemungkinan kontribusi di masa depan, terutama dalam tahap rekonstruksi pascakonflik. Namun, kontribusi tersebut bersifat kondisional dan bukan dalam bentuk iuran tetap.

“Kalau situasi memungkinkan, seperti saat rekonstruksi dimulai, Indonesia bisa ikut membantu. Kita punya banyak pengalaman, termasuk melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah konflik,” katanya.

BACA JUGA:  Indonesia-Malaysia Tegaskan Komitmen Jaga Stabilitas Kawasan lewat Musyawarah

Berawal dari Rancangan Dokumen

Isu mengenai kewajiban kontribusi 1 miliar dolar AS sebelumnya muncul dari rancangan piagam BoP yang dikaitkan dengan kebijakan Presiden Donald Trump. Dalam dokumen tersebut disebutkan adanya syarat kontribusi dana bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap.

Namun, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak terikat dengan ketentuan tersebut dan tetap mengedepankan prinsip selektif dalam menjalin kerja sama internasional.

Dengan demikian, posisi Indonesia dalam BoP tetap terbuka secara diplomatik tanpa komitmen finansial. Pemerintah memastikan setiap langkah yang diambil selalu mengutamakan kepentingan nasional serta kontribusi nyata bagi perdamaian dunia.

Penulis : RP

Editor : IZ

Berita Terkait

KNPI Serukan Pemuda Jaga Persatuan di Tengah Isu Pemakzulan Pemerintah
Guntur Sahat Jadi Kakanwil Imigrasi Kepri, Wahyu Eka Putra Pimpin Imigrasi Batam
Terpidana Kasus Quotex Doni Salmanan Resmi Bebas Bersyarat Sejak 6 April 2026
Kepala BNN Usul Vape Dilarang, Temuan Zat Narkotika Mengejutkan
LPDP Buka Beasiswa Akselerasi Magister 2026! Mahasiswa S1 Bisa Langsung ke S2, Ini Rincian Dana Lengkapnya
BRIN: Benda Terang di Langit Lampung dan Banten Sampah Antariksa
Berikut Ini Daftar ASN yang Tetap WFO oleh Mendagri
Kasus Videografer Karo Disorot DPR, Kawendra: Berpotensi Lukai Komitmen Presiden Dorong Ekraf

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 16:18 WIB

KNPI Serukan Pemuda Jaga Persatuan di Tengah Isu Pemakzulan Pemerintah

Sabtu, 11 April 2026 - 08:00 WIB

Guntur Sahat Jadi Kakanwil Imigrasi Kepri, Wahyu Eka Putra Pimpin Imigrasi Batam

Jumat, 10 April 2026 - 06:21 WIB

Terpidana Kasus Quotex Doni Salmanan Resmi Bebas Bersyarat Sejak 6 April 2026

Kamis, 9 April 2026 - 07:42 WIB

Kepala BNN Usul Vape Dilarang, Temuan Zat Narkotika Mengejutkan

Rabu, 8 April 2026 - 11:18 WIB

LPDP Buka Beasiswa Akselerasi Magister 2026! Mahasiswa S1 Bisa Langsung ke S2, Ini Rincian Dana Lengkapnya

Berita Terbaru