INIKEPRI.COM – Keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dilakukan berkat upaya dan koordinasi bersama Pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah sendiri telah mengambil berbagai langkah strategis seperti penerapan PPKM, pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), vaksinasi, serta bantuan sosial seperti Program Kartu Prakerja.
BACA JUGA :
Apakah Benar Gejala Flu Biasa Lebih Parah Sejak Pandemi?
“Ini diawali dengan merubah mekanisme untuk APBN, melalui Perpu. Nah, Perpu ini menjadi salah satu game changer. Karena disitu selama pandemi menggunakan Perpu itu, ini digunakan untuk menangani APBN secara fleksibel tetapi akuntabel,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam siaran pers yang diterima Minggu (12/2/2023).
Melalui KPC-PEN, Pemerintah secara cepat telah merespon kejadian luar biasa pandemi COVID-19 dengan mengambil langkah-langkah kebijakan “gas dan rem” dengan mengintegrasikan dimensi Penanganan Kesehatan dengan dimensi Pemulihan Ekonomi Nasional.
BACA JUGA :
Menko Airlangga Restui Pembangunan Pengumpan Regional di Bengkong
Terkait dengan pengadaan vaksin, dengan kondisi keterbatasan pasokan vaksin di tingkat global, Pemerintah berupaya memperoleh vaksin melalui dua mekanisme yaitu pendekatan diplomatik dan pengembangan vaksin dalam negeri. Presiden Joko Widodo juga memberikan arahan untuk melindungi masyarakat melalui pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang efektif.
“Pengadaan vaksin itu tentu melihat apa yangg tersedia di dunia. Kalau kita bicara bulan November, tidak ada satu pabrik farmasi pun yang menyatakan punya vaksin, namun mereka siap produksi. Akhirnya kita mengambil kebijakan yang pada waktu itu cepat yaitu melakukan clinical trial di indonesia khusus untuk Sinovac,” ujar Menko Airlangga.
Target Pemerintah untuk mencapai herd immunity dengan capaian 70% sasaran vaksinasi penduduk dalam satu tahun telah terpenuhi dengan baik. Tercermin dari capaian dosis pertama sebanyak 197,1 juta, dosis kedua 160,8 juta, dan dosis ketiga 24,1 juta per Maret 2022.
Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Program Kartu Prakerja yang awalnya dibuat untuk memberikan pelatihan dan meningkatkan kemampuan masyarakat menjadi salah satu program bantuan sosial selama pandemi COVID-19.
BACA JUGA :
Upaya BP Batam Permudah Perizinan Diapresiasi Menko Airlangga
Program Kartu Prakerja yang diluncurkan satu hari setelah penetapan PSBB pada tahun 2022 menjadi tantangan untuk bagaimana menyampaikan program baru kepada masyarakat sekaligus mengubahnya menjadi bantuan semi bansos.
“Program ini diluncurkan dan Bapak Presiden minta di bulan April. Terus dibangun seperti kita membangun start up. Alhamdulillah kini sudah berhasil diakses lebiih dari 90 juta di 514 Kabupaten/Kota dan sampai gelombang terakhir ada sekitar 16 juta orang telah menerima manfaat dari program ini,” tutup Menko Airlangga. (RP)
