Ini Capaian Kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Periode 2023

- Admin

Senin, 1 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kejagung RI Bidang Tindak Pidana Khusus. Foto: Dok. Puspenkum

Gedung Kejagung RI Bidang Tindak Pidana Khusus. Foto: Dok. Puspenkum

INIKEPRI.COM – Sepanjang 2023, Kejaksaan telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai salah satu aparat penegak hukum dengan beragam kinerja di berbagai bidang antara lain Bidang Tindak Pidana Khusus.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyatakan, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus.

Adapun lingkup bidang tindak pidana khusus meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

BACA JUGA:

Kejagung Jelaskan Pertimbangan Tuntutan Pembunuhan Brigadir Yosua

Baca Juga :  Begini Respon Mabes Polri Terkait Bursa Calon Kapolri Baru Versi IPW

Kemudian, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya.

“Sepanjang 2023, Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani beberapa perkara dengan total kerugian keuangan negara dan perekonomian negara diantaranya senilai Rp29.983.884.854.798, USD 5.394.020, SGD 364.200, EU 4.290, RM 52.638, W24.000, dan PF56,” kata Sumedana dalam keteranganya, Minggu (31/12/2023).

Kemudian, penanganan perkara tindak pidana korupsi pada bidang Tindak Pidana Khusus diantaranya penyelidikan sebanyak 1.674 perkara, penyidikan 1.462 perkara, penuntutan 1.766 perkara, dan eksekusi 1.699 perkara.

Sedangkan untuk penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu sebesar Rp14.034.076.735 dengan pra-penuntutan 104 perkara perpajakan, penuntutan 111 perkara perpajakan dan 3 perkara TPPU, serta ksekusi sebanyak 63 perkara.

Baca Juga :  MA Sunat Vonis Edhy Prabowo Jadi Lima Tahun, Alasannya Berjasa Sejahterakan Nelayan

Lalu, penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan TPPU sebesar Rp5.138.146.370 dengan rincian, pra-penuntutan 210 perkara kepabeanan dan cukai, penuntutan 239 perkara kepabeanan, cukai dan 15 perkara TPPU, serta eksekusi 210 perkara.

Untuk pengembalian keuangan negara dari penanganan tindak pidana perpajakan, kepabeanan, cukai dan TPPU dengan rincian denda sebesar Rp13.103.684.273,32, uang pengganti sebesar Rp211.377.000, hasil lelang sebesar Rp1.520.419.356, dan biaya perkara sebesar Rp671.500. (RBP)

Berita Terkait

Satgas Pemberantasan Judi Online Segera Terbentuk, Presiden Ingatkan Jangan Berjudi
Presiden Jokowi: Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak Turunkan Prevalensi Stunting
Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target
Jemaah Haji Diimbau Tidak Bawa Batu Krikil dari Tanah Air
Pemerintah Tetapkan Iduladha 1445 H Jatuh pada 17 Juni 2024
Ini Pentingnya Pengembangan Ekonomi dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan
Di DPR RI, Menko Polhukam Sampaikan saatnya Indonesia Miliki Coast Guard
Kereta Otonom IKN Siap Uji Coba Agustus 2024

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 07:19 WIB

Satgas Pemberantasan Judi Online Segera Terbentuk, Presiden Ingatkan Jangan Berjudi

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:30 WIB

Presiden Jokowi: Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak Turunkan Prevalensi Stunting

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:17 WIB

Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target

Senin, 10 Juni 2024 - 07:42 WIB

Jemaah Haji Diimbau Tidak Bawa Batu Krikil dari Tanah Air

Minggu, 9 Juni 2024 - 16:49 WIB

Pemerintah Tetapkan Iduladha 1445 H Jatuh pada 17 Juni 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 09:09 WIB

Ini Pentingnya Pengembangan Ekonomi dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan

Rabu, 5 Juni 2024 - 07:47 WIB

Di DPR RI, Menko Polhukam Sampaikan saatnya Indonesia Miliki Coast Guard

Selasa, 4 Juni 2024 - 11:16 WIB

Kereta Otonom IKN Siap Uji Coba Agustus 2024

Berita Terbaru