KPK Resmi Tahan RAT selama 20 Hari Pertama

- Publisher

Selasa, 4 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RAT (kedua kanan) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan ditunjukkan kepada awak media saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/4/2023). KPK menahan RAT terkait kasus gratifikasi selama bekerja di Kementrian Keuangan. Foto: Antara/M Risyal Hidayat/tom

Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RAT (kedua kanan) berjalan dengan mengenakan rompi tahanan ditunjukkan kepada awak media saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (3/4/2023). KPK menahan RAT terkait kasus gratifikasi selama bekerja di Kementrian Keuangan. Foto: Antara/M Risyal Hidayat/tom

INIKEPRI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melakukan penahanan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo (RAT), dalam tindak pidana korupsi (TPK) penerimaan gratifikasi atau yang mewakilinya terkait pemeriksaan perpajakan pada Dirjen Pak Kementerian Keuangan RI.

“Untuk kepentingan penyidikan, RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung dari 3 April 2023 sampai 22 April 2023 di Rutan KPK pada gedung Merah Putih,” ujar Firli Bahuri, Ketua KPK, dalam kanal youtube KPK, Senin (3/4/2023).

BACA JUGA :

BACA JUGA:  Cadangan Devisa Indonesia di Juli 2023 Mencapai 137,7 Miliar Dolar AS

KPK Tetapkan Rafael Alun sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi

Konstruksi perkara itu berawal saat Rafael resmi diangkat sebagai Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) dari 2005. Dia memiliki kewenangan antara lain melakukan penelitian dan pemeriksaan atas temuan perpajakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Kemudian, di 2011, Rafael diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur I.

“Dengan jabatannya tersebut diduga RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya,” ungkap Firli.

BACA JUGA:  KPK Dukung Penuh Komitmen Pemerintah Prabowo-Gibran dalam Pemberantasan Korupsi

Selain itu, Rafael juga diduga memiliki beberapa usaha yang salah satunya, yakni PT Artha Mega Ekadhana (AME). Perusahaan itu bergerak dalam bidang jasa konsultansi terkait pembukuan dan perpajakan.

Adapun pihak yang menggunakan jasa PT AME adalah para wajib pajak yang diduga memiliki permasalahan pajak. Khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan perpajakan pada negara melalui Ditjen Pajak.

“Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian pajaknya, RAT diduga aktif merekomendasikan PT AME,” jelas Firli.

BACA JUGA:  Wow! Jumlah Pendaftar Relawan Vaksin Corona Lampaui Target

Firli menjelaskan, sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran uang gratifikasi yang diterima Rafael melalui PT AME sejumlah sekitar 90 ribu dolar Amerika Serikat. Saat ini, KPK masih terus melakukan pendalaman dan penelurusan.

“Atas perbuatannya, Rafael disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutupnya. (RBP)

Berita Terkait

Kasus Dugaan Makar, Bareskrim Bakal Periksa Listyo Sigit dan Ahrie Sonta sebagai Saksi
Fahd Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Tegaskan Tak Terkait Uang Korupsi
Batas Penetapan UMP 2027 Tinggal Hitungan Hari, Gubernur Wajib Umumkan 21 November
Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?
CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi
Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya
Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa Kembali Dibuka pada 2027, Akademisi Sebut Kemunduran Pendidikan
Pajak Pembalut Digugat ke MK, Perempuan Soroti Beban Ekonomi dan Keadilan
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 08:33 WIB

Fahd Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, PBNU Tegaskan Tak Terkait Uang Korupsi

Rabu, 18 November 2026 - 08:13 WIB

Batas Penetapan UMP 2027 Tinggal Hitungan Hari, Gubernur Wajib Umumkan 21 November

Selasa, 17 November 2026 - 11:01 WIB

Terungkap! Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Bagaimana Nasib Habitat Badak Jawa?

Minggu, 15 November 2026 - 08:30 WIB

CPNS 2026 Segera Dibuka, Cek Jadwal Pendaftaran, Portal SSCASN dan Jumlah Formasi

Kamis, 12 November 2026 - 08:03 WIB

Ada Bantuan Rp100 Juta untuk Pesantren! Cek Jenis Program dan Cara Pengajuannya

Berita Terbaru