Ini Calon Kepala Daerah Terkaya dan Termiskin Versi KPK

- Admin

Jumat, 4 Desember 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi (inikepri.com)

Ilustrasi (inikepri.com)

INIKEPRI.COM – Lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis laporan analisis data harta kekayaan calon kepala daerah Pilkada 2020.

Posisi calon kepala daerah terkaya diduduki oleh Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dengan jumlah harta mencapai Rp674 miliar.

Harta terbanyak Muhidin berasal dari kepemilikan tanah dan bangunan, yakni lebih dari Rp293 miliar. Dia memiliki 19 bidang tanah dan bangunan di Banjarmasin, Banjar, Tapin, hingga Jakarta Selatan.

Dari data LHKPN KPK, ini daftar 10 peserta calon kepala daerah Pilkada 2020 terkaya versi KPK:

1. Muhidin, Cawagub Kalimantan Selatan: Rp674.227.888.866.

2. Aep Syaepuloh, Cawabup Karawang: Rp391.744.609.664.

3. Arbain M. Noor, Cawabup Paser: Rp289.813.510.845.

4. Muchtar Ali Yusuf, Cabup Bulukamba: Rp287.551.712.165.

5. Andrei Angouw, Cawali Manado: Rp273.575.845.945.

6. Hadianto Rasyid, Cawali Palu: Rp263.582.578.396.

Baca Juga :  Kunjungi Bawaslu Batam, Pjs Walikota Ingin Pilkada Begini

7. Wenny Lumentut, Cawali Tomohon: Rp222.007.796.662.

8. M. Ramdhan Pomanto, Cawali Makassar: Rp197.522.838.457.

9. Olly Dondokambey, Cagub Sulawesi Utara: Rp179.156.295.217.

10. Fadli Ananda, Cawawali Makassar: Rp149.259.675.073.

Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK, menuturkan calon kepala daerah berusia kurang dari 50 tahun memiliki rata-rata harta lebih tinggi. 

Namun, lanjut dia, calon kepala daerah berusia di atas 50 tahun lebih siap secara finansial dalam pendanaan Pilkada.

Berita Terkait

World Water Forum ke-10 Tuntun Kolaborasi Dunia Atasi Permasalahan Air
Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia
BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain
Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724
BRIN Jelaskan Ada Awan yang Lindungi Indonesia dari Gelombang Panas
Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas
Era Presiden Joko Widodo, Ada 27 Bandara Baru Selesai Dibangun
Polri Siap Lindungi WNI di Luar Negeri dari Kejahatan Transnasional

Berita Terkait

Senin, 20 Mei 2024 - 06:15 WIB

World Water Forum ke-10 Tuntun Kolaborasi Dunia Atasi Permasalahan Air

Minggu, 19 Mei 2024 - 08:19 WIB

Satu Dekade Masifnya Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia

Sabtu, 18 Mei 2024 - 13:45 WIB

BNPT: Pemerintahan Baru Hadapi Tantangan Keterlibatan WNI dalam Terorisme di Negara Lain

Kamis, 16 Mei 2024 - 00:44 WIB

Optimalkan Tata Kelola Lobster, Menteri KP Bentuk PMO 724

Rabu, 15 Mei 2024 - 09:24 WIB

BRIN Jelaskan Ada Awan yang Lindungi Indonesia dari Gelombang Panas

Selasa, 14 Mei 2024 - 01:34 WIB

Garis Batas Kesalahan Teknis Yudisial dan Pelanggaran Etika Perlu Diperjelas

Sabtu, 11 Mei 2024 - 01:13 WIB

Era Presiden Joko Widodo, Ada 27 Bandara Baru Selesai Dibangun

Rabu, 8 Mei 2024 - 06:28 WIB

Polri Siap Lindungi WNI di Luar Negeri dari Kejahatan Transnasional

Berita Terbaru

Menkominfo Budi Arie Setiadi (tengah), Zara Murzandina Budi Arie (tengah kiri), WamenKominfo Nezar Patria (kanan) dan Direktur Informasi Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kominfo Septirana Tangkary (kanan). Foto: Humas Kominfo

Tekno

Starlink dipastikan Tak Dapat Insentif dari Pemerintah

Senin, 20 Mei 2024 - 06:13 WIB

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Kesehatan

Upaya Pencegahan Hipertensi dengan PATUH dan CERDAS

Senin, 20 Mei 2024 - 06:12 WIB