Ia pun menjelaskan terkait pasal tentang penyerangan harkat dan martabat a yang masih jadi pertanyaan di kalangan masyarakat.
Menurut dia, ada beberapa masukan dari beberapa akademisi terkait pasal tersebut. Pihaknya pun telah memberikan penjelasan dan sosialisasi ke masyarakat dalam acara dialog publik di beberapa wilayah. Intinya, rumusan pasal ini tidak berubah.
“Tetapi ketika kami melakukan dialog publik di Medan, itu ada masukan dari akademisi di Medan, Doktor Mahmud yang meminta supaya harus ada pasal itu,” terang dia.
Namun, kata Prof Eddy, Doktor Mahmud meminta diberi penjelasan bahwa yang dimaksudkan penyerangan harkat martabat presiden itu adalah menista dan memfitnah. Hal tersebut pun telah dimasukan dalam penjelasan.
Kemudian yang kedua, jelas dia, masukan dari mahasiswa hukum saat dialog publik di Jakarta.
“Itu saya ingat persis yang memberikan masukan yang cukup signifikan itu adalah seorang mahasiswa fakultas hukum dari Universitas Krisna Dwipayana,” ujar dia seraya mengakui bahwa masukan-masukan tersebut sudah sering disampaikan saat mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait RKUHP.
Pada kesempatan ini. Prof Eddy pun menegaskan bahwa membaca undang-undang harus secara utuh.
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
