Presiden: Larangan Ekspor Tembaga Mentah Diumumkan Tahun Ini

- Publisher

Kamis, 2 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah, menyusul kebijakan serupa yang telah berlaku untuk nikel disusul bauksit per Juni 2023 nanti. Foto: Biro BPMI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah, menyusul kebijakan serupa yang telah berlaku untuk nikel disusul bauksit per Juni 2023 nanti. Foto: Biro BPMI

INIKEPRI.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah, menyusul kebijakan serupa yang telah berlaku untuk nikel disusul bauksit per Juni 2023 nanti.

“Ini nikel sudah setop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni. Nanti sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop,” kata Presiden Jokowi yang dikutip melalui siaran pers pada Rabu (1/2/2023).

Kepala Negara mengungkapkan, keputusan untuk penghentian ekspor tembaga mentah didasari oleh progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah mencapai lebih dari 50 persen.

BACA JUGA:  STNK Mati 2 Tahun, Pemilik Dapat Peringatan Lalu Kendaraan Jadi Bodong

“Saya cek kemarin, smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah 51 persen jadi. Jadi, berani kita setop,” ujar Kepala Negara.

Presiden menambahkan, Indonesia saat ini telah menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

BACA JUGA:  Presiden: Tindak Tegas ASN yang Pamer Harta dan Kekuasaan

“Supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika Serikat, sudah mayoritas kita miliki,” imbuh Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Kebijakan hilirisasi, imbuhnya, akan melompatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.

“Kalau nanti digugat, kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju,” tegas Jokowi.

BACA JUGA:  Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Berikut Daftarnya

Presiden berharap, konsistensi dalam menjalankan kebijakan hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia.

“Kita harapkan di 2045, GDP kita, PDB kita akan berada di angka perkiraan saya 9-11 triliun Dolar AS. Income per kapita kita kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka 21-29 ribu Dolar AS, jadi negara maju kita,” pungkas Presiden Jokowi. (RP)

Berita Terkait

Serahkan KTP di Lobi Gedung? Pakar Sebut Berpotensi Langgar UU Data Pribadi
Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 5 Santri Laki-Laki, Ustaz SAM Dilaporkan ke Bareskrim Polri
KNPI Serukan Pemuda Jaga Persatuan di Tengah Isu Pemakzulan Pemerintah
Guntur Sahat Jadi Kakanwil Imigrasi Kepri, Wahyu Eka Putra Pimpin Imigrasi Batam
Terpidana Kasus Quotex Doni Salmanan Resmi Bebas Bersyarat Sejak 6 April 2026
Kepala BNN Usul Vape Dilarang, Temuan Zat Narkotika Mengejutkan
LPDP Buka Beasiswa Akselerasi Magister 2026! Mahasiswa S1 Bisa Langsung ke S2, Ini Rincian Dana Lengkapnya
BRIN: Benda Terang di Langit Lampung dan Banten Sampah Antariksa

Berita Terkait

Minggu, 19 April 2026 - 11:52 WIB

Serahkan KTP di Lobi Gedung? Pakar Sebut Berpotensi Langgar UU Data Pribadi

Jumat, 17 April 2026 - 06:59 WIB

Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap 5 Santri Laki-Laki, Ustaz SAM Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Senin, 13 April 2026 - 16:18 WIB

KNPI Serukan Pemuda Jaga Persatuan di Tengah Isu Pemakzulan Pemerintah

Sabtu, 11 April 2026 - 08:00 WIB

Guntur Sahat Jadi Kakanwil Imigrasi Kepri, Wahyu Eka Putra Pimpin Imigrasi Batam

Jumat, 10 April 2026 - 06:21 WIB

Terpidana Kasus Quotex Doni Salmanan Resmi Bebas Bersyarat Sejak 6 April 2026

Berita Terbaru