Pemerintah Tegaskan Medsos hanya Promosi tidak Boleh Transaksi

- Admin

Selasa, 26 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendag Zulkifli Hasan bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Menkop UKM Teten Masduki usai mengikuti Ratas dengan Presiden Jokowi mengenai perniagaan elektronik, Senin (25/09/2023), di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Kris

Mendag Zulkifli Hasan bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Menkop UKM Teten Masduki usai mengikuti Ratas dengan Presiden Jokowi mengenai perniagaan elektronik, Senin (25/09/2023), di Istana Merdeka, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Kris

INIKEPRI.COM – Pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

“Barusan rapat ini mengenai pengaturan perdagangan elektronik, khususnya tadi kita bahas mengenai social commerce. Sudah disepakati besok, pulang ini revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 akan kita tanda tangani,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang dikutip melalui siaran pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin (25/9/2023).

BACA JUGA :

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menkominfo Rilis Instruksi Pemberantasan Judi Slot

Kemenkop UKM Gandeng BPS Lakukan Pendataan Koperasi dan UMKM

Zulkifli menegaskan, dalam Permendag baru tersebut akan diatur sejumlah ketentuan terkait perniagaan elektronik. Salah satunya, pemerintah hanya memperbolehkan media sosial (medsos) digunakan untuk memfasilitasi promosi bukan untuk transaksi.

Baca Juga :  KPK Tetapkan Rafael Alun sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi

“Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi. Dia hanya boleh untuk promosi seperti TV. Di TV kan iklan boleh, tapi TV kan tidak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital, jadi tugasnya mempromosikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Mendag, pemerintah juga akan melarang medsos merangkap sebagai e-commerce. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi masyarakat.

“Social media dan ini (social commerce) tidak ada kaitannya. Jadi dia harus dipisah, sehingga algoritmanya tidak semua dikuasai, dan ini mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis,” ujarnya.

Terkait penjualan barang dari luar negeri, revisi Permendag ini juga akan mengatur daftar barang yang mendapatkan izin untuk diperjualbelikan atau positive list. Perdagangan produk impor tersebut juga akan mengikuti aturan yang sama dengan perdagangan luring dalam negeri.

Baca Juga :  Hasil Kotak Amal, Kelompok Teroris JI Tanam Pohon Kurma di Lahan Seluas 4 Hektar

“Barang dari luar itu harus sama perlakuannya dengan yang dalam negeri. Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty harus ada BPOM-nya kalau enggak nanti yang menjamin siapa. Kemudian kalau elektronik harus ada standarnya bahwa ini betul barangnya. Jadi perlakuannya sama dengan yang ada di dalam negeri atau offline,” kata Mendag.

Selanjutnya, Mendag menambahkan, pemerintah juga akan membatasi transaksi barang impor yang dijual di platform digital harus bernilai di atas USD100.

“Kalau ada yang melanggar seminggu itu ada surat saya yang ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup,” pungkasnya. (RP)

Berita Terkait

Satgas Pemberantasan Judi Online Segera Terbentuk, Presiden Ingatkan Jangan Berjudi
Presiden Jokowi: Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak Turunkan Prevalensi Stunting
Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target
Jemaah Haji Diimbau Tidak Bawa Batu Krikil dari Tanah Air
Pemerintah Tetapkan Iduladha 1445 H Jatuh pada 17 Juni 2024
Ini Pentingnya Pengembangan Ekonomi dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan
Di DPR RI, Menko Polhukam Sampaikan saatnya Indonesia Miliki Coast Guard
Kereta Otonom IKN Siap Uji Coba Agustus 2024

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 07:19 WIB

Satgas Pemberantasan Judi Online Segera Terbentuk, Presiden Ingatkan Jangan Berjudi

Rabu, 12 Juni 2024 - 07:30 WIB

Presiden Jokowi: Pentingnya Konsolidasi Seluruh Pihak Turunkan Prevalensi Stunting

Selasa, 11 Juni 2024 - 07:17 WIB

Indeks Demokrasi Indonesia 2023 Melampui Target

Senin, 10 Juni 2024 - 07:42 WIB

Jemaah Haji Diimbau Tidak Bawa Batu Krikil dari Tanah Air

Minggu, 9 Juni 2024 - 16:49 WIB

Pemerintah Tetapkan Iduladha 1445 H Jatuh pada 17 Juni 2024

Jumat, 7 Juni 2024 - 09:09 WIB

Ini Pentingnya Pengembangan Ekonomi dan Pertahanan di Wilayah Perbatasan

Rabu, 5 Juni 2024 - 07:47 WIB

Di DPR RI, Menko Polhukam Sampaikan saatnya Indonesia Miliki Coast Guard

Selasa, 4 Juni 2024 - 11:16 WIB

Kereta Otonom IKN Siap Uji Coba Agustus 2024

Berita Terbaru